Dejurnal.com, Garut – Adanya surat resmi atas nama Pemerintahan Kabupaten Garut Kecamatan Talegong, beralamat di Jalan Raya Pangalengan – Cisewu, bertanda tangan, berstempel basah Sekretaris dan Kasi Tantrib Kecamatan Talegong, yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. MKB, akhirnya jadi polemik. Pasalnya, surat tersebut berisi hal yang mengarah kepada dugaan pungli.
Informasi yang diterima dejurnal.com, Surat dengan Nomor : 900/18-Kec/2022 tertanggal 13 Januari 2022, atas balasan surat dari PT MKB, dengan Nomor Surat : 810/ST-78/I/2022, tertanggal 11 Januari 2022, Prihal Pekerjaan Penanaman Tiang Kabel Udara, Fiber Optik milik PT. Iforte Solusi Infotek.
Dimana dalam surat tersebut berisikan hal tidak keberatan untuk dilaksanakan pekerjaan penanaman tiang kabel udara di Kecamatan Talegong untuk Tiga Desa, adapun Desa yang dilalui oleh pekerjaan tersebut yaitu Desa Sulaksana, Desa Sukamulya, dan Desa Sukamaju.
Pihak Kecamatan selain mencatut nama tiga desa juga telah mencantumkan angka atau nilai rupiah untuk sebuah rekomendasi persetujuan dilaksanakan pekerjaan penanaman tiang kabel udara diduga mencapai Rp 50 juta dengan rincian untuk tiga desa Rp 30 juta dan untuk kecamatan Rp 20 Juta.
Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Talegong Aan Sutisna alias Akew, merasa nama Desanyadicatut dalam surat tersebut karena pihaknya tidak tahu menahu adanya hal rekomendasi berbau pungli tersebut.
“Saya tidak tahu menahu, bahkan saya jujur belum ketemu sama perusahaan, tahunya sudah jadi masalah, kalau istilahnya ditulis tonggong,” Jelasnya.
Ketika ditanya mensoal terkait masalah nominal untuk tidak keberatan pekerjaan penanaman tiang kabel udara, diajukan oleh pihak kecamatan, Aan dengan tegas mengatakan kembali.
“Terima uang tidak, ketemu belum sama perusahan, berapa nominalnya ga tahu, namun saat itu hari Rabu ke kecamatan katanya sudah beres katanya,” Tegasnya.
Terkait hal itu, Sekretaris Camat (Sekmat) Talengong Wiati Kartini S.KM., M.Si saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan mengatakan bahwa hal itu sudah selesai.
“Aduh punten itu udah beres mangga hubungi pihak perusahaan, biar lebih jelas, bilih saya salah bicara,” Ulasnya.
Sementara saat dihubungi Adi salah satu perwakilan perusahaan PT. MKB saat dikondirmasi.
“Ya, maaf saya hanya mengurus tenaga kerja, ini yang mana, oh yang Talegong, coba hubungi yang bagian mengurus masalah administrasi soal takut salah menyampaikan dan itu kewenangan bukan saya,” Tandasnya.
Sementara Hamid yang juga perwakilan dari PT. MKB saat dihubungi mengatakan bahwa terkait berita itu kan pihak camat Talegong minta kompensasi. “Tapi setelah dikonfirmasi pak Camat tidak pernah tanda tangan surat permintaan,” Jelasnya
Asisten Daerah (Asda) I Kabupaten Garut belum memberikan tanggapan terkait hal itu, sementara Kabag Tapem Setda Pemda Kabupaten Garut, Ganda Permana ketika diminta tanggapan malah menyuruh langsung kroscek ke pihak kecamatan.
“Punten sepertinya lebih baik crosschek langsung ke Pak Camatnya, supaya jelas kronologisnya. Kalo saya yang cerita lagi mah bisi bias, udah kontek pa Camatnya ?” Kabag Tapem Setda Garut malah balik bertanya.
Selang beberapa menit kemudian Ganda Permana mengatakan bahwa dirinya sudah kontak camat. “Saya tadi tanya ke Pak Camat, katanya sudah diselesaikan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua LSM Mantra Jojo mengaku tak habis pikir dengan adanya hal itu.
“Saya tidak habis pikir, entah apa yang menjadi dasar dan siapa otak dibalik surat tersebut, pastinya selain adanya tulis tonggong, ini merusak tataanan dan nama baik tiga desa yang sudah dicatut nama desanya dalam surat tersebut,” ujarnya.
Menurut kami, lanjut Jojo, secara kajian Perspektif Hukum, maka baik itu Camat, Sekmat, serta Kasi Tantrib Kecamatan Talegong, dan PT. MKB, perbuatannya tersebut diduga telah adanya perbuatan melegalkan Pungli dan telah melanggar Pasal 2 dan 3 UU Nomor 11 Tahun 1980, Pasal 368 KHUP, UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 1,2,3, Pasal 5 ayat 1, Pasal 12E, Pasal 12A, dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.
“Bisa masuk kedalam katagori tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Selaku Ketua LSM Mantra, Jojo mengatakan, atas kondisi tersebut justru pihaknya akan mempertanyakan sejauh apa peran aktif Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, Asda, BKD, Inspektorat Pemda Kabupaten Garut.
“Kata siapa ini beres? beres apanya ?, Saya atas nama pribadi dan Lembaga ucapkan terima kasih kepada rekan rekan media yang sudah menyelamatkan nama baik, dan harga diri daerah kami, dan jika tidak ketahuan maka perlakuan itu terjadi? Saya sangat berharap kepada Pemda Garut ga boleh asal bicara, ini soal nama baik dan harga diri daerah kami loh, jika perlu ada tindak tegas,” Tandasnya.***Yohaness
