Dejurnal.com, Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS Tedi Surahmah berharap pemerintah bisa memberi jalan keluar terkait banyak warga yang menunggak BPJS. Hal itu dikatakan Tedi Surahman via selurernya, Jum’at (19/8/2022).
Karena pandemi, banyak warga Kabupaten Bandung yang kena PHK, dan yang usahanya bangkrut, sehingga mengalami keterpurukan ekonomi. Dengan demikian BPJS pun menunggak, sehingga tidak bisa dipakai jaminan ke rumah sakit. “Ini banyak dikeluhkan warga, ” kata Tedi.
Menurutnya, warga baru ngeuh BPJS nunggak saat mau digunaka ke rumah sakit, karena nunggak sudah terlalu besar, dan menjadi problem. “Saat ke rumah saki BPJS tidak bisa digunakan, menggunakab SKTM pun tidak bisa karena sebagai peserta BPJS, tetapi BPJS pun tidak bisa digunakan karena nunggak, ” katanya.
BPJS memang kewenangan pemerintah pusat, namun sebagai anggota DPRD Tedi Surahmaan berupaya untuk mendorong pemerintah daerah agar mendorong kementrian sosial mencari solusi tentang BPJS warga yang menunggak.
“BPJS jangan jadi beban warga. Kalau dulu yang nunggak beberapa tahun ada pemutihan hanya dibayarkan setahun, kalau sekarang tidak ada. Saya dengar BPJS bekerja Samantha dengan Pegadaian, jadi peserta BPJS bisa mengajukan jaminan ke Pegadaian. Nanti yang bayar Pegadaian. Tapi saya belum tahu bagaimana teknisnya dan regulasinya. Kalau ada, ya bagus, yang penting tidak menjadi beban masyarakat, ” tutupnya. *** Sopandi
mengawali Reses Masa Sidang III Tahun 2022, di titik pertamanya dengan menemui konstituennya yang di undang di Neo Cafe, Warung Lobak, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Selasa (26/7/2022).
Reses di Katapang, kata Tedi sama dengan reses sebelumnya yang muncul di masyarakat seputar BPJS , kesehatan dan warga tidak mampu.
“Sekarang itu karena ekonomi masyarakat sudah berubah, banyak yang tidak kerja, banyak yang tidak mampu akhirnya BPJS banyak menunggak, sehingga ketika akan dipakai ke rumah sakit tidak aktif. Kalau mau aktif harus dibayar dulu. Sedangkan tunggakannya tidak sedikit, jutaan karena ada yang 3,4 tahun,” kata Tedi Surahman seusai reses.
Kata Tedi, permaslahan ini yang harus ada solusi dari pemerintah, teritama dari pemerintah pusat. “BPJS itu jangan jadi beban. Jangan sampai dengan BPJS itu akhirnya masyarakat jadi banyak humans, hutangnya karena ada tunggakan tadi,” katanya.
Menurut Tedi, masyarakat baru ngeh BPJS itu kalau sakit, ketika sehat lupa bahwa itu ada kewajiban yang harus dicicil. “Ketika kewajiban itu akhirnya tidak tercicil, numpuk bertahun-tahun jadi besar. Nah itu masalah-masalah yang muncul di reses barusan,” terang Tedi.
Dirinya, selaku anggota DPRD Kabupaten Bandung hanyampaikan bailk melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS-nya sendiri terkait permasalahan yang ada. “Sebab kewenangan BPJS itu ada di pusat,” pungkas Tedi.***Sopandi
