Dejurnal.com, Karawang – Polemik raibnya paket proyek di Dinas PUPR terus bergulir, pengusaha jasa kontruksi yang dijanjikan paket proyek aspirasi kontruksi gedung hasil musrenbang pokok pikiran DPRD di Bidang Bangunan Dinas PUPR.
Raibnya paket proyek ada beberapa versi, awalnya ada 6 paket pokir yang lenyap, Kabid Bangunan mengaku Paket proyek sudah di serahkan ke rekanam atas persetujuan Kadis PUPR dan dewan, sedangkan versi lainnya dewan tidak merasa memberikan persetujuan beralihnya 6 paket pokir ke rekanan lainnya.
Akhirnya saling tuding yang menguras energi, ibarat main petak umpet saja, yang kasihan pengusaha HU dibuat bolak balik saja, entah siapa sebenarnya yang menciptakan suasana jadi seperti itu.
Ketua Karawang Monitoring Group (KMG) Imron Rosadi S.Ag ikut angkat bicara terkait polemik ini, menurutnya hal ini sudah berlangsung lama sejak Seksi Intelegen Kejaksaan Negeri Karawang melakukan penyelidikan terhadap dugaan jual beli dan fee proyek pokir tahun anggaran 2022.
Sejumlah pengusaha, anggota dewan dan pejabat PUPR diminta klarifikasi dan diperiksa di kantor Kejari, dalam situasi itu kemungkinan Dinas PUPR menggelontorkan ratusan paket proyek pokir aspirasi hasil reses DPRD yang diduga telah habis dipenetrasikan ke rekanan.
“Namun setelah kasus fee pokir DPRD dihentikan penyelidikannya oleh Kejari, paket sudah habis, padahal di PUPR ada sekitar ribuan paket pekerjaan mulai dari bidang Tata Bangunan, bidang Bangunan, bidang Jalan dan Jembatan serta Bidang Sumber daya Air (SDA),” tandasnya.
Paket lenyap, lanjut Imron, diduga ada monopoli segelintir rekanan yang mengusai seluruh pekerjaan di Dinas PUPR sehingga 6 paket yang sudah ada di draft lenyap.
“Hendaknya pihak Kejari Karawang setelah menghentikan penyelidikan dugaan fee pokir, kembali lakukan penyelidikan terhadap pejabat teratas Dinas PUPR,” ujarnya.
Hal itu, imbuh Imron, karena seluruh proyek pekerjaan seluruhnya dikuasai kadis, tanpa ada ijin atau perintah kadis, para staf dan para kabid tidak mungkin berani mengeluarkan paket, termasuk ramainya kabid Jalan saat itu sehinga dimutasi ke bidang Sanitasi PRKP.
“Kenapa Bupati tidak mutasi sekalian Kadis PUPR Dedi Ahdiat agar berbagai macam polemik berakhir, kasihan para kabidnya, ngurusin pokir dewan dan pengusaha yang paket proyeknya lenyap sehingga jadi disharmonisasi,” ujarnya.
Imron mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini. “Kami sedang mengumpulkan data dan fakta rekam jejak kadis PUPR, kita lihat aja nanti endingnya,” pungkasnya.***RF
