Dejurnal.com, Garut – Temuan adanya komunitas LGBT di Kabupaten Garut yang diduga berjumlah 3000 orang menjadi perhatian serius anggota DPRD Garut.
Untuk kali kedua, para tokoh pimpinan pondok pesantren di Garut yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam (AUI) Garut, diundang ke Gedung DPRD Garut untuk kembali membahas temuan 3.000 orang yang masuk komunitas LGBT, Senin (26/12/2022).
Dalam audensi lanjutan ini, AUI menghadirkan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Garut, dan mengemukakan ada 1.004 warga Garut yang positif HIV akibat perilaku seksual menyimpang ini.
“Jadi kalau secara akumulasi kami hanya menghitung agregat, data yang kita miliki akhir per oktober 2022 sudah 1.004 orang yang positif HIV. Ini sudah lampu kuning bahkan merah, kalo tidak berobat bisa menularkan dan kena Aids, dan untuk meninggal itu sudah terancam,” kata Kepala Komisariat KPA Garut, Eidi, di kantor DPRD Garut.
Sayangnya audiensi ini tidak tuntas, pasalnya dari pihak eksekutif yaitu Bupati Garut tidak hadir dalam audiensi yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Garut, demikian juga dengan unsur pimpinan DPRD tidak lengkap.
“Untuk sekarang batal, alasannya karena tidak sesuai dengan kesepakatan, karena ditandatangani untuk dihadirkan Bupati minimal Sekda, jadi kita ini undangan, bukan audien biasa, justru undangan ketua DPRD, namun unsurnya tidak memenuhi,” kata Kordinator AUI, Ceng Aam.
Wakil Ketua DPRD Garut, Enan menyebutkan bahwa pimpinan DPRD telah menginstruksikan Komisi 4 untuk menerima audiensi. “Adapun pimpinan tidak bisa hadir karena ternyata banyak agenda di dewan sehingga acara bentrok sehingga pimpinan tak bisa hadir,” ujarnya.
Kendati demikian, lanjutnya, sebagai penampung aspirasi, apalagi ini persoalan ketertiban masyarakat, urusan LGBT ini tetap harus disikapi secara serius.
“Kami pun harus mengumpulkan data yang konkrit dan bisa dipertanggungjawabkan, betulkah jumlah yang disampaikan tersebut, dan siapa yg mengeluarkan data yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Rencananya pembahasan tentang LGBT ini bakal dijadwalkan ulang audensi lanjutan, dan akan menghadirkan pimpinan DPRD termasuk dari unsur Pemerintah Daerah.
“Mungkin kami akan mendata dulu yang riil, karena data yang dikeluarkan harus lembaga yang memenuhi syarat. Akan ada lanjutan, karena yang datang pada hari ini terkait kekhawatiran LGBT, tindak lanjut hasil auden sekarang tidak memenuhi syarat menurut aliansi. Kami pimpinan berupaya akan menghadirkan yang berkaitan,” pungkas Enan.***Yohannes
