Dejurnal.com, Kota Bandung – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat sudah mengusulkan beberapa rekomendasi melalui tim investigasi bentukan Pemprov Jabar terkait Pondok Pesantren Al Zaytun. Salah satunya merekomendasikan agar Ponpes pimpinan Panji Gumilang di Indramayu itu ditutup jika memang melanggar aturan maupun norma beragama.
Kendati demikian, MUI Jawa Barat menanti keputusan pemerintah pusat mengenai penanganan polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Jabar Rafani Akhyar saat menjawab pertanyaan wartawan soal rekomendasi penutupan ponpes Al-Zaytun saat ditemui di halaman Gedung Sate, Sabtu (1/7/2023).
Baca juga : Dinilai Kontroversi dan Menyimpang, PWNU Jabar : Masukan Anak Mondok di Ponpes Al Zaytun, Haram
“Pada saat Menko Polhukam menyampaikan pernyataannya soal Al-Zaytun, itu sebetulnya rekomendasi kami dari tim investigasi yang dibawa oleh pak gubernur (Ridwan Kamil). Salah satu rekomendasinya iya itu (penutupan Al-Zaytun),” katanya.
Rafani mengungkapkan salah satu rekomendasi dari Tim Investigasi Jabar itu diusulkan agar Al-Zaytun di bawah kepemimpinan Panji Gumilang tak lagi membuat kontroversi. Sebab dia mengkhawatirkan Al-Zaytun malah akan terus membuat kegaduhan ke publik.
“Karena paling tidak, kami khawatir kontroversi dia jalan terus dan makin mengundang kegaduhan. Komponen masyarakat kan terus akan melakukan demo, nah jadi bagi kami ini sudah mulai konkret akan ditindaklanjuti pemerintah pusat,” ucapnya.
Baca juga : Warga Desak Panji Gumilang Kembalikan Hak Tanah Mereka
Berdasarkan informasi yang Rafani terima, Panji Gumilang juga akan dipanggil Menko Polhukam Mahfud Md pada Senin (3/7/2023). Pihaknya pun menantikan langkah pemerintah pusat selanjutnya untuk mengusut polemik Ponpes Al-Zaytun.
“Sudah ada informasi bahwa hari Senin Panji gemilang akan dipanggil. Ini tentunya jadi harapan kami supaya dia itu segera dipanggil,” ujar dia.
“Rekomendasi kita ke pemerintah kan supaya segera menangani secara konkret apapun (dugaan) pelanggaran yang terjadi di Al-Zaytun. Baik yang menyangkut pemahaman agama, maupun tindak pidana. Termasuk soal administrasi penyelenggaraan sistem pendidikannya,” tambahnya.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil turut menyampaikan perkembangan mengenai evaluasi Ponpes Al-Zaytun. Ia memastikan bahwa Menko Polhukam Mahfud Md akan menyampaikan hasilnya secara langsung pada pekan depan.
“Kemungkinan hari Senin atau Selasa akan ada finalisasi dari pemerintah pusat, nanti Menko Polhukam yang akan menyampaikan secara detail,” ujarnya.
Kang Emil mengaku baru saja mengikuti rapat bersama Mahfud Md untuk membahas Al-Zaytun. Namun, ia belum bisa menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan Ponpes Al-Zaytun.
“Intinya sedang dibahas, kemarin juga saya rapat bersama Menko PMK, Menko Polhukam. Pembahasannya sangat mendalam. Jadi tunggu saja, nanti ada penyampaian secara komprehensif,” tutur Emil menegaskan.***Ir Firman
