Dejurnsl.com, Bandung – Sejak tahun 2021 Kabupaten Bandung menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menjadi lokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Berdasar data BPS tahun 2021, tingkat kemiskinan ektrem Kabupaten Bandung sebesar 1,78%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1,48% atau sekitar 54 ribuan orang.
“Penurunan ini tidak terlepas dari komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkualitas dan berkelanjutan,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bandung 2023 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), di Grand Sunshine Soreang, Rabu (20/12/2023).
Strategi berkelanjutan telah diimplementasikan, termasuk penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan, penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan.
Dalam rakor tersebut Bupati Bandung menekankan pentingnya akurasi data dalam penentuan sasaran intervensi kemiskinan. Kabupaten Bandung telah melakukan verifikasi dan validasi data P3KE tahun 2022 dan pemutakhiran data P3KE tahun 2023.
Berdasar data tersebut, kata bupati, nantinya Bapperida harus segera membuat rencana yang konkret dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Apa yang paling dibutuhkan dan menjadi prioritas bagi masyarakat miskin ekstrem tersebut, dan di mana titik lokusnya yang jelas by name by address, termasuk soal anggarannya sumbernya dari mana dan berapa nilainya,” kata bupati.
Menurutnya warga miskin ekstrem juga bisa diberi pelatihan-pelatihan keterampilan sehingga warga tersebut bisa mendapatkan penghasilan rutin. Warga miskin ekstrem juga bisa diberikan modal untuk berusaha, dengan tetap melakukan pengawalan dan pengawasan.
“Jadi, salah satu tujuan akhir dari program ini adalah bagaimana mempunyai atau naik kelas , bisa mendapatkan ada penghasilan rutin setiap harinya. Tapi semuanya itu kembali ke data dan terukur,” tandas Kang DS, sapaan Bupati Dadang Supriatna.
Rakor ini juga menjadi momentum untuk mendukung program-program strategis Bupati Bandung, seperti Beasiswa Hafiz Quran, Insentif Guru Ngaji, Pinjaman Modal Bergulir untuk UMKM, dan perbaikan Rutilahu. Program-program tersebut dinilai bisa mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Saya berharap rakor ini dapat memberikan kontribusi positif serta menghasilkan langkah-langkah kongkret untuk diimplementasikan dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrem,” ucap Kang DS.
Dalam rakor bertema Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemanfaatan Data P3KE dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bandung ini juga dilakukan penandatangan Komitmen Bersama Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem di Kabupaten Bandung. Penandatanganan dilakukan Bupati Bandung dan OPD terkait, Asisten Deputi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen tersebut antara lain menurunkan kemiskinan ekstrem dalam rangka mendukung capaian target nasional 0% kemiskinan ektrem tahun 2024. Antara lain melalui stretegi mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Kedua, memanfaatkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ektrem (P3KE) sebagai data pensasaran intervensi penurunan ekstrem di Kabupaten Bandung.
Ketiga, mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ektrem di Kabupaten Bandung. *** di
