Dejurnal.com, Garut – Pemerhati kebijakan publik yang juga seorang Advokat, Dadan Nugraha, SH mengajak masyarakat yang peduli terhadap pendidikan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI guna membahas masalah dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang tengah menjadi pembicaraan publik agar dapat mencari solusi serta dapat menelisik siapa para pemainnya.
“Saya mengajak Dewan Pendidikan Kabupaten Garut beserta elemen masyarakat yang peduli pendidikan untuk menggelar RDPU dengan Komisi X DPR RI agar bisa mendalami pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), kalau perlu kita desak dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas menyelidiki siapa dalang dibalik dugaan pemotongan dana PIP aspirasi ini,” tandas Dadan kepada dejurnal.com, Jumat (28/2/2025).
Dadan menegaskan, tujuan dari menggelar RPDU di Komisi X DPR RI ini, penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana PIP bisi terpetakan, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, memastikan bahwa dana PIP benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
Baca juga : Dana PIP Diduga Dipotong Sampai 50 Persen, Wanita Hebat Garut : Itu Dirampok Paksa, Ngeri
Baca juga : Potongan PIP di Garut Diduga Terjadi di Jenjang SMP, Orang Tua Siswa : Dipotong 50 Persen
Baca juga : Dana PIP Diduga Dipotong Sampai 50 Persen, Wanita Hebat Garut : Itu Dirampok Paksa, Ngeri
“Jika dalam RDPU ini kemudian terungkap siapa-siapa para pemain dalam dugaan pemotongan dana PIP, yaa tentunya kita pun harus mendorong Komisi X DPR RI untuk menyelesaikannya, kalau perlu dorong kepada proses hukum,” tegasnya.
Dadan Nugraha berharap dengan RDPU ini, Program Indonesia Pintar dapat berjalan lebih baik lagi sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi anak-anak Indonesia dan kabupaten Garut, dari keluarga kurang mampu. “Melalui tindakan nyata dan kolaborasi semua stakeholder, diharapkan mampu mencapai tujuan pendidikan yang berkeadilan,” katanya.
Salah satu anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Nurjaman ketika diminta tanggapan terkait itu sangat menyambut baik usulan digelarnya RPDU di Komisi X DPR RI.
“Di rapat kerja Dewan Pendidikan kemarin, saya pribadi sudah mengusulkan hal itu karena kalau persoalan dugaan pemotongan dana PIP ini tidak dibawa pusat, akan sangat sulit untuk mengidentifikasinya dan ke depan masalah ini tentunya akan terulang kembali,” katanya, Sabtu (1/3/2025)
Asep mengatakan, Dewan Pendidikan Kabupaten Garut tentunya bakal setuju untuk meminta Komisi X DPR RI menggelar RDPU terkait adanya pemotongan dana PIP. “Insya allah kita tentunya akan mempersiapkan hal tersebut, mudah-mudahan bisa secepatnya dilaksanakan, dugaan pemotongan dan PIP ini bukan saja terjadi di Kabupaten Garut tapi juga terjadi di daerah lain, jadi RDPU di Komisi X DPR RI sangat niscaya untuk dilakukan,” pungkasnya.***Raesha
