• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Sabtu, November 21, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

Dewan Pengupahan Ciamis Respons UMP Rp3 Juta, Hasil Pleno Dibawa ke Gubernur

bydejurnalcom
Sabtu, 21 November 2026
Reading Time: 3 mins read
Dewan Pengupahan Ciamis Respons UMP Rp3 Juta, Hasil Pleno Dibawa ke Gubernur
ShareTweetSend

deJurnal.com, CIAMIS. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta menjadi perhatian Dewan Pengupahan Kabupaten Ciamis.

Kebijakan tersebut mendorong seluruh unsur Dewan Pengupahan untuk kembali mencermati besaran upah minimum di daerah, sekaligus menyampaikan pandangan dan perhitungan kepada Gubernur Jawa Barat.

Respons tersebut dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Ciamis, Sabtu (21/11/2026).

BacaJuga :

UNISMU Purwakarta Kukuhkan 165 Wisudawan, Om Zein Sampaikan Pesan Penting untuk Lulusan

Sekda Andang Buka Kompetisi Pramuka se-Jabar, Persatuan Jadi Penekanan

Disdik Purwakarta Genjot Pemerataan PAUD Lewat GAPURA, Siapkan Anak Ikuti Wajib Belajar 13 Tahun

Pertemuan itu menjadi ruang bagi unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi untuk menyampaikan saran serta pertimbangan terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ciamis 2027.

Fokus pembahasan tidak hanya menyangkut besaran kenaikan upah, tetapi juga bagaimana posisi UMK Ciamis setelah Gubernur Jawa Barat menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta.

Ketentuan bahwa UMK harus lebih tinggi dari UMP menjadi salah satu hal yang disoroti dalam pertemuan tersebut.

Persoalan ini cukup penting bagi Ciamis. Sebab, hasil perhitungan yang disampaikan sejumlah unsur dalam rapat pleno masih berada di bawah angka UMP Jawa Barat.

Karena itu, diperlukan pertimbangan lebih lanjut agar usulan yang disampaikan daerah dapat menjadi bahan bagi gubernur dalam menentukan kebijakan pengupahan.

Dalam rapat tersebut, unsur serikat pekerja melalui Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengajukan perhitungan dengan faktor alfa 0,75.

Dengan memperhitungkan inflasi sebesar 3,16 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,37 persen, perhitungan itu menghasilkan angka UMK sekitar Rp2.545.000.

Ketua KSPSI Kabupaten Ciamis, Iwan Erawan, S.E., menilai penetapan upah perlu mempertimbangkan kebutuhan pekerja, tetapi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi dunia usaha.

Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mampu menjaga daya beli buruh tanpa mengabaikan keberlangsungan perusahaan.

Keseimbangan tersebut penting agar kenaikan upah tidak justru menimbulkan persoalan baru, termasuk risiko terganggunya kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, unsur pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Ciamis mengajukan perhitungan dengan faktor alfa 0,70.

Hasilnya berada di angka sekitar Rp2.538.000 atau mengalami kenaikan sekitar Rp164 ribu dibandingkan UMK Ciamis tahun 2026 sebesar Rp2.373.644.

Ketua APINDO Kabupaten Ciamis, H. Wikky Hendawan, S.H., menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan formula yang digunakan pihaknya dalam pembahasan.

Usulan tersebut, kata dia, mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan.

Bagi kalangan pengusaha, kepastian besaran upah juga penting agar perusahaan dapat menyusun perencanaan usaha secara terukur.

Di sisi lain, unsur pemerintah dan akademisi turut menyampaikan beberapa alternatif perhitungan.

Selain menggunakan faktor alfa 0,70 dan 0,75, terdapat pula pendekatan berdasarkan 70 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Ciamis sebesar Rp3.615.805. Perhitungan tersebut menghasilkan angka sekitar Rp2.532.000.

Dengan demikian, terdapat beberapa angka yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat pleno.

Seluruhnya merupakan usulan dan alternatif perhitungan dari masing-masing unsur, bukan keputusan final UMK Ciamis 2027.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, Dase Fadlil Yusdy Mubarak, S.H., M.Pd., menjelaskan bahwa hasil rapat pleno akan menjadi bahan saran dan pertimbangan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

Menurut Dase, setiap unsur Dewan Pengupahan memiliki pandangan dan perhitungan masing-masing.

Seluruh masukan tersebut perlu dihimpun agar pemerintah provinsi memperoleh gambaran mengenai kondisi dan pertimbangan pengupahan di Kabupaten Ciamis.

Rapat pleno pun menyepakati bahwa masing-masing unsur menyampaikan saran dan pertimbangannya kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bahan dalam penetapan UMK Ciamis 2027.

Dengan demikian, hasil pertemuan tersebut bukan keputusan akhir mengenai besaran upah, melainkan rekomendasi dan masukan dari daerah.

Kepastian Upah di Tengah Pergerakan Investasi

Dijelaskan Dase pembahasan UMK tahun 2027 juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi Kabupaten Ciamis.

“Dalam beberapa waktu terakhir, geliat investasi mulai terlihat, salah satunya melalui kehadiran PT Chihaya Global Utama (CGU) di wilayah Ciamis,” ungkap Dase

Dase menuturkan pergerakan investasi tersebut membuka peluang bagi tumbuhnya kegiatan industri dan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Kondisi ini membuat persoalan pengupahan menjadi hal mendasar yang perlu mendapat perhatian, baik dari sisi perlindungan pekerja maupun kepastian bagi pelaku usaha,” tuturnya.

Bagi pekerja, upah yang layak berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga daya beli keluarga.

Sementara bagi perusahaan, kepastian kebijakan pengupahan menjadi salah satu pertimbangan dalam menghitung biaya produksi, merencanakan pengembangan usaha, hingga menentukan kebutuhan tenaga kerja.

Karena itu, penetapan UMK Ciamis 2027 diharapkan tidak hanya menjawab persoalan kenaikan upah, tetapi juga memperhatikan arah perkembangan ekonomi daerah.

Terlebih, ketika peluang investasi mulai terbuka, kepastian aturan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha.

Dase menambahkan hasil pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Ciamis selanjutnya akan dibawa kepada Gubernur Jawa Barat.

Melalui saran dan pertimbangan tersebut, pemerintah daerah berharap kondisi serta pandangan berbagai unsur di Ciamis dapat menjadi bahan dalam proses penetapan UMK 2027.

“Kini, keputusan akhir berada pada kewenangan pemerintah provinsi. Adapun bagi Ciamis, pembahasan ini menjadi momentum untuk memastikan kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja, keberlangsungan usaha, serta iklim investasi yang mulai tumbuh di daerah,” pungkas Dase. (Nay Sunarti)

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Achmad Baasith Pimpin Laskar Singacala Hadapi Persiku

Next Post

Uda Herman Dorong Lulusan UNISMU Jadi Sarjana Berkualitas dan Mandiri

Related Posts

Kapolda Jabar Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Deteksi Dini Konflik Sosial Jadi Prioritas
deNews

Kapolda Jabar Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Deteksi Dini Konflik Sosial Jadi Prioritas

Sabtu, 21 November 2026
Uda Herman Dorong Lulusan UNISMU Jadi Sarjana Berkualitas dan Mandiri
depemerintahan

Uda Herman Dorong Lulusan UNISMU Jadi Sarjana Berkualitas dan Mandiri

Sabtu, 21 November 2026
Achmad Baasith Pimpin Laskar Singacala Hadapi Persiku
deNews

Achmad Baasith Pimpin Laskar Singacala Hadapi Persiku

Sabtu, 21 November 2026
UNISMU Purwakarta Kukuhkan 165 Wisudawan, Om Zein Sampaikan Pesan Penting untuk Lulusan
depemerintahan

UNISMU Purwakarta Kukuhkan 165 Wisudawan, Om Zein Sampaikan Pesan Penting untuk Lulusan

Sabtu, 21 November 2026
Sekda Andang Buka Kompetisi Pramuka se-Jabar, Persatuan Jadi Penekanan
deNews

Sekda Andang Buka Kompetisi Pramuka se-Jabar, Persatuan Jadi Penekanan

Sabtu, 21 November 2026
Disdik Purwakarta Genjot Pemerataan PAUD Lewat GAPURA, Siapkan Anak Ikuti Wajib Belajar 13 Tahun
deEdukasi

Disdik Purwakarta Genjot Pemerataan PAUD Lewat GAPURA, Siapkan Anak Ikuti Wajib Belajar 13 Tahun

Sabtu, 21 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Audiensi SEGI Garut Pertanyakan Mekanisme Potongan Zakat Profesi Guru, Ini Hasilnya

Rabu, 2 Juni 2021
Kolase : Pasir warna merah yang dipenetrasikan dalam pembangunan irigasi Cipalasari menuai perhatian.

Pakai Pasir Warna Merah, Proyek Irigasi Cipalasari Senilai Rp 725 Juta Tuai Perhatian

Jumat, 27 Agustus 2021

KabarDaerah

Kejati Jabar Resmikan Klinik Kesehatan Kejaksaan

Selasa, 18 Januari 2022
Foto : Pj. Bupati Ciamis Budi Waluya

Surat Edaran Pj. Bupati Ciamis Sambut Ramadhan

Selasa, 18 Februari 2025

Berikan Rasa Aman, Polisi Masifkan Monitoring Ke Kawasan Obwis Situ Lengkong

Senin, 13 Maret 2023

Menelisik Pelaksanaan Program BPNT di Karangpawitan, Masih Karut Marut?

Sabtu, 20 November 2021

Kapolres Garut Pimpin Upacara Sertijab Rotasi Jabatan

Sabtu, 26 September 2020

Puncak Guha : Surga Tersembunyi di Selatan Garut dengan Pesona Pantai dan Gua Kelelawar

Kamis, 18 September 2025

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste