Dejurnal.com, Bandung – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H Yanto Setianto, berharap anggaran untuk pembangunan infrstuktur yang direfocusing akibat dampak pandemi Covid-19 bisa diakomodir di anggaran perubahan.
Menurutnya, anggaran untuk
menangani covid saja tidak seberapa besar. Kabupaten Bandung sendiri menganggarkan untuk penanganan Covid-19 Rp 205 miliar yang diambil dari beberapa anggaran melalui program refocusing.
Anggaran sebesar itu, ujar Yanto bukan untuk dibagi-bagiakan seperti untuk BLT.
“Ini karena penerimaan negara berkurang sehingga Dana Alokasi Umum (DAU,DAK) pun pasti akan berkurang. Maka anggaran untuk kabupten/kota dipangkas sedikitnya 50 sampai 60 persen, termasuk anggaran untuk infrastuktur di PUTR dan di Perkimtan dikeruk habis-habisan. Tapi bukan untuk dibagi-bagikan,” terang Yanto di sela acara reses di Aula Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung, Rabu (8/7/2020).
Kalau perekonomian sudah normal, lanjut Yanto anggaran untuk insfrastuktur yang direfocusing bisa terakomodir di anggaran perubahan.
Reses Masa Sidang III Tahun 2020 agak berbeda dari reses sebelumnya, karena kata Yanto kali ini ke-55 anggota DPRD Kabupaten Bandung melakukan reses di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) harus menjalankan protokol pencegahan Covid-19.
“Anggota dewan harus memberikan contoh menerapkan protokol penanganan Covid-19. Sebelum masuk ke ruangan tempat acara reses cuci tangan dulu. Terus dites suhu badan. Jadi wayahna anggota dewan harus ngemodal alat tes di luar anggaran reses. Mencuci tanga, memakai masker, menjaga jarak dan yang paling penting di antara yang lainnya yaitu berdoa agar virus corona segera berlalu,” ujarnya.
Di reses titik pertama itu, H. Yanto menemui konstituennya di Desa Sukamenak. Di sana ia menerima beberapa aspirasi diantaranya dari
salah satu warga RW 09, Ramlan yang juga anggota LPMD. Ia meminta diperhatikan masalah dana untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, kata Ramlan dengan berjalannya UMKM bisa terhindar dari meminjam ke bank emok.
Aspirasi lainnya disampaikan oleh Nenden, Ketua Posyandu yang juga anggota Puskesos. Ia mengeluhkan BPJS yang dinaikan, padahal yang sekarang juga banyak peserta BPJS nunggak. Keluhan lainnya minta solusi tentang pendidikan, melalui online yang banyak juga dikeluhkan masyarakat karena menurutnya tidak semua orang mempunyai hp.
Terhadap aspirasi Ramlan, H. Yanto menyampaikan, saat ini pemerintah menjalankan progran pinjaman dengan pengembalian ringan, pelakun UMKM bisa meminjam modal usaha. Sedangkan terkait bank emok, Pemda saat ini sedang merancang regulasi terhadap penertiban bank emok. Terhadap aspirasi lainnya, H. Yanto.sebagai anggota dewan, akan menjadikan aspirasi tersebut sebagai bahan pembahasan di dewan.*** Sopandi
