Dejurnal.com, Garut – Acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan Tim Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut di Desa Godog menuai kisruh. Pasalnya, dalam monev tersebut muncul pernyataan dari pihak Pemerintah Desa Godog dianggap terlalu ikut campur urusan kebijakan Pemerintah Desa Godog atas APBDes yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan APBDes terkait penggunaan anggaran BLT DD untuk penanganan Covid -19 dalam penyediaan pengadaan barang dan jasa masker.
Demikian juga dengan Bumdes Bersama Kecamatan Karangpawitan yang sejatinya terlahir dari kesepakatan para Kepala Desa malah kini jadi bumerang, pasalnya kehadiran Bumdes Bersama terkesan memonopoli dan mengkebiri kebijakan dan terlalu ikut campur kedalam urusan rumah tangga 16 Desa dan 4 Kelurahan se Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, yang akhirnya menjadi sorotan tajam.
Dikonfirmasi dejurnal.com di kantor Desa Godog, Ketua BPD Desa Godog Andri membenarkan tentang sorotan dan kiritis tajam Pemerintah Desa Godog yang mempertanyakan terkait kebijakan Camat yang dianggap terlalu dalam ikut campur urusan Pemerintah Desa Godog.
Salah satu anggota BPD Desa Godog Sovi yang ikut hadir dengan awak media didampingi Kepala Desa Godog, Babinsa Koramail,
Babinkamtibmas Polsek Karangpawitan memberikan tanggapan dan kejelasan di ruang kerja Kepala Desa, Kamis (17/9/2020).
“Sebenarnya apa yang disampaikan terkait masalah masker kemarin di acara monev benar salah satu anggota BPD Desa Godog menyikapi permasalahan Masker yang ditangani oleh Bumdes Bersama Karangpawitan, sementara Bumdes Desa Godog hanya jadi penonton,” ujarnya.
Lanjut Sovi, kedua terkait alokasi Anggaran 10 % BLT kemana rincian dan jumlahnya. Muncul hal tersebut bahwa Pendaming Desa mengatakan adanya intruksi dari Camat, padahal Camat Rena mengatakan tidak tahu menahu dan tidak ada penunjukan langsung.
“Ini sangat berbeda apa yang disampaikan oleh Pendamping Desa itu awal terjadinya adu mulut. Dan akhirnya diputuskan Bumdes Bersama 1000 Masker dan ke Bumdes Desa Godog 8000 Masker karena warga masyarakat kami mampu menyediakan barang tersebut,” Ungkap Sovi.
Masih kata Sovi, selain itu juga ada pernyataan dan intruksi Camat memberhentikan seluruh kegiatan pembagunan terkait infrarstruktur, Camat mengintruksi kan lebih kearah penangan Covid -19.
“Sebagai skala prioritas utama, bahkan ketika ditanya mengenai rekomendasi camat, jawab camat saya tidak tahu, ada apa ini semua?” tanyanya.
Terkait hal itu, Camat Karangpawitan Rena Sudrajat saat dikonfirmasi dejurnal.com di kantornya menyatakan untuk menunggu hasil tim monev.
“Yah kita lihat saja nanti hasil dari Tim Monev Kecamatan, terkait masalah masker saya tidak pernah menunjuk menjadi keharusan, makanya nanti kita tunggu aja hasilnya gimana,” kata Rena.
Informasi dari salah satu staff mengatakan bahwa Bumdes Bersama Kecamatan Karangpawitan hasil keputusan para Kepala Desa.Ini yang membuat Kepala Desa Godog Ocep Cipto berang pasalnya dirinya merasa di kebiri secara kebijakan selaku Kepala Desa Godog.
“Yah saya kemarin tidak bisa hadir pasalnya karena urgent antar pasien ke Bandung, namun kalau saya hadir bakal lebih rame,” jawab Kades Godog Ocep saat dikonfirm terkait apa yang menyebabkan berang.
Pada prinsipnya selaku Kepala Desa, Ocep mendorong apa yang telah disampaikan oleh BPD Desa Godog.
“Maaf akan saya mendorong apa yang telah disampaikan BPD, ah itu alasan masa Pa Camat ngomong gitu kan sebelum ada pembahasan, walau saat itu saya tidak hadir karena saya tidak mau menyakiti perasaan sendiri, jujur saya sebenarnya orang paling tidak setuju secara pribadi adanya Bumdes bersama, lebih baik memanfaatkan dan memperdayakan perekonomian masyarakat, kan dikita ada Bumdes, saya lebih setuju sudah lah Bumdes atau pihak kecamatan mau minta berapa dari pada begini terkesan ikut campur kedalam kebijakan Desa, ini kita seolah di kebiri,” pungkasnya.***Yohaness
