Dejurnal, Ciamis,- Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), masyarakat kini semakin mudah mengakses berbagai data dan informasi resmi pemerintah dengan mekanisme layanan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Ciamis, Wawan Heriawan, S.IP, MM., menjelaskan bahwa layanan informasi publik diatur dalam sebuah mekanisme yang sederhana dan terarah.
“Masyarakat cukup mengajukan permohonan informasi baik secara langsung ke kantor Diskominfo atau perangkat daerah terkait, maupun secara daring melalui website resmi ppid.ciamiskab.go.id dan email diskominfo@ciamis.go.id,” ujarnya, Rabu (27/08/2025).
Menurut Wawan pihaknya ingin memastikan bahwa masyarakat Ciamis memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi publik.
“Mekanisme ini disusun agar pemohon informasi bisa mendapatkan kepastian, apakah informasi diberikan, ditolak karena termasuk kategori dikecualikan, atau harus melalui tahapan keberatan hingga sengketa informasi di Komisi Informasi,” ungkapnya
Dikatakan Wawan berdasarkan aturan, permohonan informasi akan diproses maksimal 10 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan waktu 7 hari kerja disertai pemberitahuan tertulis.
“Jika permohonan informasi lengkap, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) wajib memberikan tanggapan berupa informasi, surat penolakan disertai alasan, atau keterangan lain terkait ketersediaan informasi,” tuturnya.
Lebih lanjut Wawan menerangkan apabila permohonan tidak lengkap, masyarakat akan mendapatkan penjelasan dan kesempatan melengkapi berkas permohonan. Jika kemudian pemohon merasa tidak puas dengan tanggapan PPID, maka mereka berhak mengajukan keberatan kepada atasan PPID.
“Transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan bila merasa hak informasinya belum terpenuhi. Bahkan, bila masih tidak puas, pemohon dapat membawa sengketa informasi ini ke Komisi Informasi untuk diputuskan secara independen,” terangnya.
Wawan menegaskan komitmen Pemkab Ciamis dalam menjalankan prinsip good governance melalui keterbukaan informasi publik.
“Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel,” imbuhnya
Wawan menekankan, keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Wawan berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan informasi publik ini sebaik mungkin, karena informasi yang terbuka akan menciptakan sinergi positif antara pemerintah dan warga.
“Pada akhirnya, transparansi akan berkontribusi pada pembangunan Ciamis yang lebih maju dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
