Dejurnal.com, Karawang – Program Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), besutan Jaksa Agung Prasetyo yang bertujuan sebagai pengawal dalam pelaksanaan pembangunan baik di tingkat Pusat atau Daerah agar terpantau dari potensi penyelewengan.
Program itu pun tidak sedikit menuai persoalan, kerap dijadikan lahan basah oleh sejumlah oknum “Jaksa Nakal” untuk memperkaya diri. Terbukti dengan adanya penangkapan Oknum Jaksa TP4D oleh KPK beberapa waktu lalu.
Keluhan yang disampaikan Kontraktor Jasa Konstruksi di Daerah Karawang, yang minta namanya dirahasiakan mungkin akan menguak prilaku Jaksa TP4D yang dinilai “mata duitan”, kepada dejurnal.com, Senin (30/09) dikantornya, Sang Kontraktor menuturkan perlakuan salah seorang Jaksa TP4D yang kerap meminta sejumlah uang dalam setiap kegiatan proyek Pemda yang dilaksanakanya.
“Pada setiap kegiatan proyek yang saya kerjakan, TP4D sebetulnya tugas dan fungsinya tidak saya fahami. Jika merujuk pada tugasnya sebagai pengawal, pengaman pembangunan, saya rasa tidak sesuai. Mereka kadang hanya datang bergerombol, ke tempat kegiatan, makan-makan, lalu pulang. Kadang tanpa lakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan, yang penting amplopnya tebal,” Tuturnya.
Yang lebih miris lagi, lanjut Dia, jika Jaksa TP4D yang sudah manggil kontraktor ke kantornya dengan alasan yang terkesan mengada-ada.
“Kadang kami dipanggil Jaksa TP4D ke Kantor Kejari Karawang, dengan dalih yang terkesan mengada-ada, ada temuan dalam pelaksanaan proyek yang dianggap menyimpang. Ujung-ujungnya minta disediakan sejumlah uang yang bernilai hingga Ratusan Juta.
“Katanya sebagai Uang koordinasi. Kalau dikasih tidak sesuai permintaan Sang Jaksa menolak sambil marah. Kami bingung, bagaimana Proyek dapat terlaksana secara optimal jika Anggaran di rongrong oknum Aparat,” Keluhnya.
Mengomentari dugaan praktik Jaksa TP4D yang “Nakal” tersebut, Pegiat anti korupsi dari Badan Pekerja Nasional Indonesian Corruption Investigation (BPN ICI), Wilayah Jawa Barat, Robby Pratama, yang ditemui Dejurnal.com di Pemda Karawang, Robby sangat menyayangkan prilaku Oknum Jaksa TP4D yang sudah keluar dari Tupoksi sebagai APH dan pengaman, malah justru akan menghambat pembangunan.
“Jika benar adanya prilaku Jaksa TP4D yang melakukan dugaan “Pungutan” kepada Penyedia Jasa Konstruksi dalam setiap kegiatanya, itu tidak bisa dibenarkan dan dibiarkan. Tugas TP4D dibentuk bertujuan untuk mengawasi, mengamankan pelaksanaan pembangunan. Bukan merongrong bahkan berani meminta upeti, hal itu harus segera dibenahi dengan pencegahan dini. Jangan sampai kejadian beberapa waktu lalu, Oknum Jaksa TP4D diciduk KPK lantaran main mata dengan Kontraktor” Ujar Robby.
Ia juga mengaku miris dengan apa yang dituturkan Pengusaha Karawang yang diminta ratusan juta.
“Terlalu berani atau nekat jika seorang Jaksa TP4D meminta sejumlah Uang yang bernilai hingga Ratusan Juta, bisa saja tindakanya dilaporkan kepada Jaksa Pengawas, biar ada efek jera jangan seenak udelnya aja mentang mentang berkompeten jadi APH,” Tandas Robby.***Hery/Red
