dejurnal.com, Bandung – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam dengan mengonsolidasikan seluruh jajaran kepolisian bersama unsur TNI, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh unsur terkait memiliki kesiapan personel, peralatan, serta mekanisme koordinasi yang terpadu dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana di wilayah Jawa Barat.
Penguatan kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan apel kesiapan penanggulangan bencana yang digelar pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk pengecekan kekuatan personel, tetapi juga momentum untuk memastikan seluruh sumber daya operasional benar-benar siap dikerahkan ketika terjadi keadaan darurat.
Dalam apel tersebut, kesiapan personel, kelayakan sarana dan prasarana evakuasi, perlengkapan penanganan korban, hingga sistem komunikasi dan koordinasi lintas instansi menjadi perhatian utama. Hal ini penting mengingat penanganan bencana membutuhkan respons cepat, terukur, dan terkoordinasi agar dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Hengki, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh hanya sebatas kegiatan seremonial atau rutinitas tahunan. Menurutnya, kesiapan yang sesungguhnya harus tercermin dari kemampuan setiap personel dalam mengambil tindakan secara cepat, tepat, dan profesional ketika menghadapi situasi darurat.
Ia menekankan bahwa keterlambatan informasi, ketidaksiapan peralatan, maupun lemahnya koordinasi antarlembaga dapat memperbesar risiko dan menghambat proses penyelamatan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diminta memastikan setiap aspek kesiapsiagaan berjalan secara nyata, mulai dari tingkat pimpinan hingga petugas pelaksana di lapangan.
“Saya tegaskan, kesiapsiagaan harus dapat dibuktikan melalui kemampuan bertindak. Personel harus terlatih, peralatan harus berfungsi, informasi harus cepat tersampaikan, dan koordinasi harus berjalan sampai ke tingkat pelaksana di lapangan,” kata Irjen Pol. Hengki.
Sebagai pedoman pelaksanaan tugas, Kapolda juga menetapkan prinsip kerja Jabar Aman, yang merupakan akronim dari Antisipatif, Modern, Akuntabel, dan Nurani. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi seluruh jajaran Polda Jabar dalam membangun pola penanganan bencana yang tidak hanya mengedepankan kesiapan operasional, tetapi juga mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Melalui aspek antisipatif, seluruh personel dituntut mampu mengenali potensi ancaman sejak dini, memetakan wilayah rawan, serta melakukan langkah pencegahan sebelum situasi berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Sementara itu, aspek modern menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, sistem pemantauan, dan komunikasi yang terintegrasi untuk mempercepat penyampaian informasi serta pengambilan keputusan. Dengan dukungan teknologi yang tepat, respons terhadap kondisi darurat diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Pada aspek akuntabel, setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, hingga penyaluran bantuan kemanusiaan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun aspek nurani menjadi pengingat bahwa penanganan bencana merupakan tugas kemanusiaan yang harus dijalankan dengan empati, kepedulian, serta penghormatan terhadap martabat para korban.
Untuk memastikan prinsip tersebut dapat diterapkan secara konkret, Irjen Pol. Hengki meminta seluruh satuan wilayah menyelaraskan rencana penugasan kepolisian dengan rencana kontinjensi serta mekanisme penanganan keadaan darurat yang telah disusun pemerintah daerah. Penyelarasan ini dinilai penting agar setiap instansi memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan penanganan.
Selain itu, para pimpinan satuan diminta tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan personel dan perlengkapan operasional. Pemeriksaan meliputi kendaraan evakuasi, alat pelindung diri, perlengkapan pertolongan, kendaraan taktis, hingga perangkat komunikasi yang digunakan dalam situasi darurat.
Latihan dan simulasi juga perlu dilaksanakan secara berkala dengan menyesuaikan karakteristik ancaman di masing-masing wilayah. Langkah tersebut bertujuan agar personel memahami prosedur penanganan, mengetahui jalur evakuasi, serta mampu bertindak tanpa kebingungan ketika menghadapi kondisi bencana yang sesungguhnya.
Di sisi lain, Kapolda mengingatkan bahwa keselamatan personel juga harus menjadi perhatian selama menjalankan tugas kemanusiaan. Anggota yang diterjunkan ke lokasi bencana diminta selalu memperhatikan perkembangan situasi dan mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana susulan, seperti longsor lanjutan, banjir bandang, maupun kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan petugas dan masyarakat.
Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, jajaran kepolisian juga diinstruksikan untuk mengambil peran aktif dalam mendukung proses evakuasi dan perlindungan masyarakat. Di antaranya dengan menjaga kelancaran arus lalu lintas pada jalur evakuasi, mengamankan lokasi terdampak, mengawal distribusi logistik bantuan, serta mencegah terjadinya tindak kriminal terhadap rumah dan harta benda warga yang ditinggalkan saat mengungsi.
Kapolda turut menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak. Menurutnya, korban bencana tidak hanya membutuhkan bantuan secara fisik, tetapi juga perhatian, kepedulian, dan perlakuan yang menghormati kondisi serta martabat mereka.
“Perlakuan terhadap korban harus dilakukan dengan sabar, hormati martabatnya, dan jaga barang milik warga yang ditinggalkan saat mengungsi. Mari kita pastikan setiap kesiapan hari ini menjadi kemampuan untuk menyelamatkan jiwa ketika dibutuhkan,” pungkas Kapolda Jabar.
Melalui penguatan kesiapsiagaan dan sinergi lintas instansi tersebut, Polda Jawa Barat berupaya memastikan penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terpadu. Kesiapan yang dibangun sejak dini diharapkan mampu mengurangi risiko korban jiwa, meminimalkan kerugian, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.***Deri Acong

















