Dejurnal.com, Garut – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sejumlah pelatihan berbasis kompetensi yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Balai Vokasi yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Garut, Drs. H. Nia Gania Karyana, M.Si., saat ditemui Dejurnal.com di UPT BLK (Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja) Disnakertrans Kabupaten Garut, pada 12 November 2026 menjelaskan, bahwa program pelatihan tersebut telah berlangsung sejak Senin dan dijadwalkan berakhir pada Jumat. Kegiatan ini mencakup tiga bidang keterampilan, yakni menjahit, digital marketing, dan desain grafis. Masing-masing bidang terdiri atas dua kelompok pelatihan atau batch, dengan setiap kelompok diikuti sebanyak 16 peserta.
Untuk pelatihan menjahit, jumlah peserta mencapai 32 orang yang terbagi dalam dua kelompok. Sementara itu, pelatihan digital marketing dan desain grafis masing-masing diselenggarakan dalam dua kelompok dengan total 32 peserta pada setiap bidang. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat enam kelompok pelatihan dengan jumlah peserta mencapai 96 orang.
” Pelaksanaan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun peluang usaha mandiri,” jelas Nia Gania.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga keberlangsungan program peningkatan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Garut.
Pasalnya, kemampuan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut masih terbatas. Anggaran yang tersedia hanya mampu mendukung sejumlah program pada triwulan pertama. Sementara untuk pelaksanaan kegiatan pada triwulan kedua, ketiga, dan keempat, Disnaker berupaya mengoptimalkan dukungan program dari pemerintah pusat.
“Selain melalui Kementerian Ketenagakerjaan, dukungan pelatihan juga diperoleh melalui KP2MI dan BP3MI. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan keterampilan sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi persaingan dunia kerja,” tutur Gania.
Terkait mekanisme pelaksanaannya, Kepala Disnakertrans menerangkan bahwa kerja sama dengan Balai Vokasi dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berada di pihak Kementerian Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Disnakertrans Kabupaten Garut berperan sebagai tempat penyelenggaraan sekaligus mendukung pelaksanaan kegiatan dengan menyediakan tenaga instruktur dan fasilitas pendukung sesuai mekanisme kerja sama. Adapun kebutuhan peralatan, bahan baku, serta berbagai perlengkapan pelatihan lainnya disuplai oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Vokasi.
Lebih lanjut Nia Gania menerangkan,” Dengan pola kerja sama tersebut, Disnakertrans tidak berada pada posisi menyusun anggaran pengadaan program, melainkan memfasilitasi proses pelatihan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” katanya.
Nia Gania juga melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan pelatihan. Monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari proses pembelajaran, praktik keterampilan, hingga persiapan menghadapi ujian kompetensi.
Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar pelatihan menjadi hal penting. Sebab, peserta tidak hanya dituntut mengikuti kegiatan sampai selesai, tetapi juga harus benar-benar menguasai keterampilan sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan.
“Terlebih, pada akhir pelatihan peserta akan mengikuti ujian kompetensi yang mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui proses tersebut, kemampuan peserta akan dinilai berdasarkan kompetensi masing-masing bidang yang dipelajari,” tegasnya.
Apabila peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kompetensi, mereka berkesempatan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai bukti bahwa keterampilan yang dimiliki telah melalui proses pengujian sesuai standar yang berlaku.
Sertifikat tersebut diharapkan menjadi modal penting bagi para peserta untuk memasuki dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal. Bagi peserta pelatihan menjahit, misalnya, peluang kerja dapat terbuka di perusahaan konveksi, industri garmen, maupun usaha produksi pakaian. Sementara peserta digital marketing dan desain grafis dapat memanfaatkan keahliannya untuk bekerja di perusahaan, membantu pelaku usaha, ataupun mengembangkan usaha secara mandiri.
” Kami berharap, setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta tidak berhenti hanya pada kepemilikan sertifikat. Lebih dari itu, keterampilan yang diperoleh harus dapat diterapkan secara nyata sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga,” terang Nia Gania.
Ia juga mengakui bahwa dalam mendorong peserta untuk membuka usaha mandiri masih terdapat sejumlah tantangan. Setidaknya ada dua kendala utama yang sering dihadapi masyarakat, yakni keterbatasan modal kerja dan belum tersedianya sarana atau peralatan usaha.
Menurutnya, persoalan modal kerap menjadi hambatan bagi lulusan pelatihan yang ingin merintis usaha. Jika harus mengandalkan pinjaman, mereka kembali dihadapkan pada kewajiban pembiayaan. Sementara untuk penyediaan sarana usaha, diperlukan dukungan fasilitas yang membutuhkan anggaran tersendiri.
“Di sisi lain, kemampuan APBD Kabupaten Garut masih relatif terbatas sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif dan peluang kerja sama dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Karena itu, Disnakertrans berupaya menjembatani para lulusan pelatihan dengan dunia usaha dan industri, termasuk perusahaan konveksi maupun pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Sejumlah peluang penyaluran tenaga kerja diharapkan dapat dijajaki, baik dengan perusahaan di wilayah Garut maupun perusahaan di luar daerah.
“Beberapa peluang kerja sama yang disebutkan di antaranya sektor usaha konveksi di wilayah Leles serta perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan tenaga kerja sesuai bidang keterampilan peserta,” kata Nia Gania.
Ia menambahkan, sertifikat kompetensi menjadi salah satu modal penting bagi lulusan pelatihan untuk meningkatkan daya saing ketika melamar pekerjaan maupun menawarkan jasa secara mandiri. Sebab, sertifikasi tidak sekadar menjadi bukti keikutsertaan dalam pelatihan, tetapi juga menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan yang telah diuji berdasarkan standar kompetensi profesi.
Melalui program pelatihan tersebut, Disnakertrans Kabupaten Garut berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki keterampilan produktif, mampu memanfaatkan peluang kerja, serta berani menciptakan lapangan usaha baru.
Menurutnya, Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Garut.
“Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, serta dunia usaha dan industri, hasil pelatihan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran semata, melainkan berlanjut pada penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya wirausaha baru di Kabupaten Garut,” pungkas Nia Gania.***Deri Acong
