Dejurnal.com, Garut – Ratusan warga korban banjir bandang sungai Cimanuk menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Garut untuk mempertanyakan dan beraudiensi terkait nasib mereka yang sudah tiga tahun terkatung-katung tanpa kejelasan.
Warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Korban Banjir Bandang Sungai Cimanuk (PWKBBSC) 20 September 2016 ini menuntut terhadap Pemkab. Garut untuk menyerap anggaran yang sudah menjadi DPA.
Menurut Ketua PWKBBSC Iskandar, anggaran yang sudah menjadi DPA namun belum sepenuhnya terealisasi itu meliputi, sektor pemukiman dengan menyelesaikan pembangunan dan rumah tapak sebanyak 435 unit dan sarananya.
“Dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat kepada Pemkab Garut yaitu tanggal 23 september 2019,” tegasnya.
Iskandar melanjutkan, Sektor Ekonomi yaitu cairkan bantuan dana usaha kecil menengah UMK yang melalui kelompok dan perorangan dengan batas waktu yang di tentukan oleh pemerintahan pusat kepada Pemkab Garut.
“Sektor sosial yaitu cairkan dana untuk perlengkapan rumah tangga sebesar Rp. 3.000.000 dan jaminan kesehatan bagi warga korban banjir bandang,” ungkapnya.
Untuk lintas sektor, lanjut Iskandar, yaitu perbaikan hulu das cimanuk dan tutup bangunan bangunan ilegal yang berada wilayah hutan lindung yang menyebabkan banjir bandang sehingga warga mengalami kerugian harta benda dan dinyatakan warga meninggal dunia 37 dan 20 hilang. Bantuan modal bagi warga korban banjir bandang sungai cimanuk 20 sept 2019 melalui lintas sektor.
“Cairkan juga dana kerohiman sebesar Rp 1.500.000 bagi warga korban banjir bandang 1 bangunan kategori rusak ringan yang sudah di janjikan oleh Pemkab Garut,” pungkasnya.
Pantauan dejurnal.com, audiensi warga korban banjir bandang diterima di ruang paripurna dengan dihadiri oleh Komisi I H. Alit dan Sekretaris Dadang Sudrajat, Komisi II, Dudeh dan Jajang, Perkawilan Komisi III, Enan beserta unsur SKPD dan yang mewakili.
Sementara Bupati dan Sekda Kabupaten Garut beserta unsur Setda lainnya datang setelah acara berlangsung lebih dari satu jam.***Yohaness
