Dejurnal.com, Garut – Menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan mengantisipasi potensi kerawanan dalam Pilkades, Badan Kesbangpol Garut gelar Rapat Koordinasi Pembahasan Potensi Kerawanan Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kab. Garut, bertempat di ruang rapat Kantor Bakesbangpol jln. Patriot kel. Sukagalih Kec. Tarogong kidul Kab. Garut, Kamis (01/08/2019).
Kegiatan Rapat Pembahasan Potensi Konflik/Kerawanan Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kab. Garut sebagai panitia penyelenggara Kabid Wasdinda Bakesbangpol Jili Gojali S.Ip di ikuti sekitar 30 orang.
Tampak hadir dalam giat tersebut
Bakesbangpol Kab. Garut Drs. Wahyu Dyjaya, Kapolsek Tarogong Kidul Kompol Hermansyah SH,
Pasiops korem 062/Tn Kapten Inf. Ahun, Dantim intelrem 062/Tn Kapten Inf Junet Wibowo, Pasilidik Denpom III/2 garut Kapten Cpm Canrudi, Pasiops Kodim 0611/Garut Kapten Inf Ridwan, Pasi intel kodim 0611/Garut Kapten Inf Suherman,
Kasat Sabhara Polres Garut AKP C Bambang, A.Md., KBO Binmas Polres Garut Iptu Agus SH., Kasubag Dalops Polres Garut Ipda Heri CH., Kanit II Sat Intelkam Polres Garut Ipda Wawan Hernawan, BIN Daerah Peltu Agam, Kasi Intel Kejaksaan Dody Wicaksono SH., Kabid Pemerintahan BPMPD Kab. Garut Ganjar, Ketua Sosialisasi BPD Kab. Garut Dikdik, Kabid Satpol PP Kab. Garut Erin, Kabid Damkar Kab. Garut Wawan, Tim Intel Korem 062/TN, Unit Intel Kodim 0611/garut.
Dalam Penyampaian Kasi intel Kejaksaan Negeri Garut ” Perlu di waspadai terkait Ijazah palsu para calon dalam rangka pilkades khususnya di wilayah Kab. Garut. Kita sedia payung sebelum hujan perlu di antisipasi bandar judi dalam pilkades itu rawan keributan “. Ulasnya.
Pasilidik Denpom III/2 Garut ”
Kita siap membantu dalam segi pengamanan dalam bentuk Mobile.
Saran masukan untuk TNI-Polri apa boleh memilih bakal calon pilkades “.
Kabid Pemerintahan BPMPD
” Kita DPT di ambil dr jumlah pemilu jadi untuk TNI-Polri serta PNS harus netral,terkait keluarga calon harus ada ijin dari Pimpinan dalam rangka hak pilih. BPD membentuk panitia pengawasan tetap “. Jelasnya.
Pasiops Korem 062/TN ” Dari mulai pendaftaran peraturan kita hrs punya pegangan aturan dalam bentuk kepanitiaan. Serangan fajar/monay politik aturannya bagaimana di diskualifikasi atau dilanjutkan “. Tegasnya.
Sementara Kapolsek Tarogong Kidul ” Kita deteksi penangkalan terkait perjudian kami melibatkan Babinsa dan Babinmas. Domisili harus bener bener di perhatikan “.
Kasat Sabhara Polres Garut ”
Kulifikasi bakal calon panitia pilkades hrs melekat dengan BPD forkopimcam jangan sampai panitia bermain mata di belakang. Berkaitan dengan ijazah harus dengan dokumentasi untuk dipertanggung jawaban dan harus di libatkan timses.
Kabid Satpol PP ” Tahapan tahapan jangan sampai di endapkan jika ada permasalahan agar kita kita tidak di salahkan “.
Ketua Asosiasi BPD ”
Tentang pemberhentian SK yg sudah habis di kuwatirkan msh menerima tunjangan “.
BIN daerah ” Kepanitiaan hrs di awasi bener bener. Uang palsu hrs di awasi. Pilkades penterjemahan dari pilpres dan keterlibatan ormas/Lsm perlu di awasi “.
DPMPD dan Bagian Hukum Setda Kab. Garut Perlu mengkajian lebih lanjut terkait aturan pelaksanaan pilkades serentak gelombang III di Kab. Garut (Perda dan Perbup). Dalam optimalisasi peran Babinsa, Babinkatibmas dan Masyarakat setempat (Ronda/Siskamling) dalam rangka menjaga Kondusifitas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Begitupun Forkopimcam berperan aktif baik dalam pengawasan ,sosialisasi aturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, serta mengambil kebijakan secara tegas, senantiasa untuk berkomunikasi dalam rangka meminimalisir potensi konflik.***Yohaness
