Dejurnal.com, CIAMIS – Aliansi Gerakan Rakyat (ALGERA) Ciamis setelah menerima surat penolakan audien oleh Ketua DPRD Ciamis ikhwal pandemi covid-19, aksi akan terus berjalan lantaran penanganan pademi harus disikapi secara Serius.
Koordinator ALGERAC, Epi Wahyudin mengatakan siap turun ke lapangan bahu membahu sinergi bersama pemerintah, TNI dan POLRI untuk melakukan perlawanan terhadap Pandemi COVID 19.
“Kami ditolak DPRD berauden. Timbul gejolak masyarakat meminta solusi penanganan pandemi secara bijak, merata, dan nyata, lantaran itu kami akan bergerak dan berjuang,” ujar Epi di Ciamis pasca rembuk ALGERAC menentukan tanggapan penolakan DPRD, Rabu (29/4/2020).
Pandemi Covid-19 harus disingkapi pemerintah secara sigfikan, arif, dan bijaksana, namun faktanya sosial distancing memunculkan kegelisahan hingga timbul gejolak di masyarakat karena 3 bulan terakhir di Ciamis statistik PDP, ODP, OTG terus bergeser ke angka memprihatinkan.
Lanjut EPI realisai janji pemerintah dengan bantuan sembako yang semrawut.
“Masyarakat meminta solusi penanganan pandemi secara bijak dan nyata. Dan kami selaku stakrholder siap turun ke lapangan bahu membahu sinergi bersama pemerintah, TNI dan POLRI untuk melakukan perlawanan terhadap Pandemi COVID 19,” ujar Epi.
ALGERAC seperti dituturkan Epi terdiri dari elemen: LAKRI, LEKRASSERING RI, Pemuda Pancasila, PKN-RI, KBPP, Cyber NKRI Anti Hoax, BOLDOG Kota, LMP, BPBN hari ini Kamis, (30/4/2020) akan bergerak sampaikan aspirasi beraudien atau bila perlu menggelar mimbar jalanan dengan estimasi peserta 20 orang saja secara santun dan memperhatikan sosial dan fhisikly distancing pabila keukeuh DPRD melalui Komisi D tidak menerimanaya, berlanjut ke Gedung Pendopo Kabupaten Ciamis menemui Bupati, lalu ke Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Ciamis, serta Kantor Dinas Lainnya.
Setelah dikonfirmasi ALGERAC surat penolakan Ketua DPRD 019/136/DPRD tertanggal 29 April 2020 bersetempel dan ditandatangan itu kabarnya tidak ditandatangai Ketua DPRD Ciamis.
Sementara itu, Ketua Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) Kabupaten Ciamis, Hardedi menilai penolakan tidak berdasar.
“Secara peribadi, saya memandang penolakan tidak berdasar. Aturan mainnya harus dilihat dulu isi, judul surat, berapa banyak estimasi yang akan berauden harus jadi pertimbangan. Kita hanya ingin menyampaikan mewakili dan atas nama masyarakat Ciamis dengan ada ketimpangan, kecemburuan sosial, serta kesimpangsiuran” kata Hardedi.
Beberapa isu bakal disampaikan mulai dari pembagian sembako bagi terdampak corona yang memakai data kadaluarsa, penyaluran anggaran baik dari pemerintah termasuk dari para ASN yang disetor ke Baznas, tranfaransi anggaran penanganan, epektifitas dan optimalisasi beberapa posko Covid-19, dan lainnya “Para pemangku kebijakan coba kalau bisa melihat baca kembali Undang-Undang Dasar 45 ada hak dan keawjiban untuk rakyat, Sila ke 5 Pancasila, Keadilan bagi seluruh rakyat terdampak” kata Hardedi.
Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Ciamis, Prima Pribadi menambahkan ALGERA akan mengangkat salah satu isu yakni beredarnya pemberitaan bahwa Bupati Ciamis kebingungan dengan kriteria penerima bansos
“Disaat yang sama Bapak Bupati telah menggulirkan bantuan sembako dan bantuan lainnya. Apakah ini pencitraan atau apakah?” ujarnya.***Jepri
