Dejurnal.com, Bandung –
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung periode 2016-2021 akan berakhir pada Februari 2021. Dengan demikian akan ada penyusunan RPJMD lanjutan oleh Bupati Bandung terpilih dari kontestasi Pilbup Bandung 2020. Demikian dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto.
Pembuatan RPJMD, lanjut pria yang akarab disapa Sugih ini tidak bisa dilakukan secara asal. RPJMD harus disusun dengan merujuk sinkronisasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
RPJMD yang nantinya akan dibuat, kata dia, diharuskan untuk memerhatikan revisi RPJPD yang berlaku hingga 2025.
“RPJPD juga mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi. Nah RPJPD Kabupaten Bandung yang berakhir sampai 2025 ini tetap menjadi acuan untuk penyusunan RPJMD oleh bupati terpilih,” ujar Sugianto di Soreang, Selasa 22 Desember 2020.
RPJPD Kabupaten Bandung, ujar Sugianto, telah mengalami revisi di tahun 2005 dan berlaku hingga 2025 atau 20 tahun. Sejumlah revisi yang dilakukan hanya terhadap indikator-indikator makronya saja. Dimana revisi dilakukan dengan melihat dinamisasi perkembangan kondisi daerah di tingkat nasional hingga daerah.
“Kalaupun nanti RPJMD dilakukan atau dirubah tanpa dasar yang jelas atau tidak memerhatikan RPJPD ya tidak bisa. Karena untuk merealisasikan program teknis harus membuat RPJMD mengacu pada RPJPD,” kata dia.
Bupati Bandung terpilih, kata dia, akan mengimplementasikan dokumen RPJMD yang sebelumnya digunakan sebagai visi dan misi saat menjadi calon bupati.
Maka jika terpilih, dokumen tersebut menjadi dokumen visi misi daerah. Namun begitu, penetapan RPJMD dari dokumen visi dan misi bupati terpilih harus melewati proses penetapan yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif.
“RPJMD dibuat harus tetap mengacu pada RPJP nasional, provinsi, dan kabupaten. Maka dari itu RPJMD sifatnya masih indikator makro. Disitu mencakup capaian-capaian. Nah untuk mewujudkan itu baru bebicara Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD),” ucap dia.
RKPD tersebut lanjut Sugianto, nanti akan diimplementasikan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga indikator makro di dalam RPJMD milik bupati terpilih nantinya akan diteruskan menjadi program dan kegiatan beserta indikator capaian targetnya dalam satu tahunan kinerja.
“Maka dokumen pelaksanaan harus betul-betul terstruktur. Kalau terjadi sebuah perbedaan dan keluar dari koridor RPJPD, maka nanti akan bisa menjadi permasalahan di kemudian hari,” ucapnya.
Pemerintah pusat saat ini telah membuat sentralisasi atau sinkronisasi perencanaan yang bertujuan untuk pembangunan berkesinambungan dengan provinsi dan kota/kabupaten. Dengan begitu, lanjut Sugianto, pembangunan di daerah akan terlihat dan memang diharapkan masyarakat.
“Sama halnya RPJMD Bupati Dadang M Naser. Ini sudah sinkron dengan RPJP Nasional, provinsi dan juga kabupaten. Capaian RPJMD yang sudah dilakukan 5 tahun kebelakang juga akan terlihat saat evaluasi di LKPJ tahun 2021 nanti,” kata dia.
Sugianto bahkan memastikan jika penyusunan RPJMD dan RKPD sudah mengikuti rambu-rambu di RPJPD Kabupaten Bandung. Sehingga, program kerja selama lima tahun ke belakang sudah sesuai koridor.
“Maka nanti saat RPJMD lima tahun ke depan Kabupaten Bandung masih memiliki RPJP nasional, provinsi dan kabupaten untuk menjadi acuan,” kata dia.
Ke depan, DPRD Kabupaten Bandung memiliki tugas dalam mengontrol dan mengawasi penyusunan RPJMD bupati terpilih. Kontrol dan pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana sinkroniasi RPJMD bupati terpilih baik dari indikator makronya, target hingga capaiannya.
“Karena capaian atau target di RPJMD harus rasional. DPRD nanti harus jeli melakukan pengawasan indikator yang disajikan eksekutif. Jangan sampai malah meloloskan program-program kerja yang tak rasional atau belanja-belanja yang justru membebani APBD. Karena tren peraihan WTP di Kabupaten Bandung harus terjaga,” Pungkas Sugih.***Sopandi
