Dejurnal.com, Garut – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Garut, resmi di kukuhkan oleh Bupati Rudy Gunawan di Ballroom Fave Hotel, Jalan Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jum’at (22/10/2021).
Dalam sambutanya Bupati Garut menyatakan, pengukuhan TPKAD Garut ini sangat penting, apalagi pada tahun 2015 silam inklusi keuangan Garut hanya berada di angka 12 persen.
Rudy Gunawan, tentunya ini adalah sangat penting, dan untuk menjadi perhatian.
“Saya masih inget 2015 kami kedatangan ketua OJK Provinsi Jawa Barat, saya diskusi (katanya) Pak Bupati inklusi keuangan Garut cuma 12 persen, saat itu hanya 12 persen akses keuangan masyarakat Garut, kecil pak paling kecil di Provinsi Jawa Barat untuk ukuran wilayah yang jumlah ada 2,6 juta (jiwa),
Sementara Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Wahyu Putri Pamungkas, mengucapan selamat atas dikukuhkannya TPKAD Kabupaten Garut,
Wahyu berharap BI dan Pemkab Garut bisa bersama-sama mendorong akses keuangan Kabupaten Garut. Apalagi, adanya pandemi telah memberikan tekanan berat khususnya bagi prekonomian, baik secara global, nasional, maupun Jawa Barat.
“Semoga dengan adanya TPKAD Kabupaten Garut mampu mendorong elektronik transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. dan hingga saat ini baru sekitar 30% masyarakat Kabupaten Garut memiliki akses terhadap lembaga keuangan.” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Wahyu, Bank Indonesia Jawa Barat, mendukung penuh pembentukan TPAKD di Kabupaten Garut sejalan dengan peran Bank Indonesia dalam mendorong elektronis transaksi keuangan di Pemerintah Daerah oleh masyarakat melalui pembentukan TPAKD.
Masih menurut Wahyu, dengan upaya percepatan perluasan implementasi ETPD (Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) di daerah tidak mungkin tercapai tanpa adanya perluasan akses keuangan di masyarakat,
Sementara di tempat yang sama, dari Perwakilan BI Jawa Barat, Kepala OJK Tasikmalaya, Edi Ganda Permana, memaparkan dengan adanya TPKAD ini Kabupaten Garut bisa berkiprah dalam memajukan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Dalam rangka memajukan ekonomi daerah melalui akses keuangan terutama pengembangan UMKM di berbagai usaha sehingga bisa mensejahterakan warga masyarakat untuk menuju kabupaten yang lebih maju di semua sektor.***Wato
