Dejurnal.com, Garut – Selama kurang lebih tujuh tahun Kabupaten Garut dipimpin Bupati Rudy Gunawan, DPRD Garut belum pernah terdengar menggunakan hak interpelasi ataupun hak angket. Padahal peluang untuk menggunakan dua hak tersebut sangat terbuka untuk DPRD Garut dalam beberapa kasus ke belakang.
“Contoh, peristiwa mundurnya para PPK di beberapa SKPD merupakan peluang DPRD Kabupaten Garut mempertanyakan hal itu kepada Bupati, ada apa dan kenapa,” ujar salah satu elemen Aliansi D’Ragam, Andres Famuji saat bincang dengan dejurnal.com di Cafe Simlim, Senin (15/11/2021).
Namun, lanjutnya, hak bertanya ini tidak dilakukan oleh DPRD Kabupaten Garut, padahal peristiwa mundurnya para PPK itu menimbulkan kegaduhan.
“Yang sangat krusial, mundurnya para PPK menyebabkan pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa tentunya menjadi terganggu,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Andres, aksi audiensi Aliansi D’Ragam kemarin merupakan sebuah dorongan agar DPRD Garut menggunakan hak-haknya.
“Sudah hampir tujuh tahun, banyak persoalan yang terjadi selama kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan dan Wakil Bupati, namun DPRD Garut seakan diam saja,” tandasnya.
Menurut Andres, diamnya para wakil rakyat ini tentunya menjadi pertanyaan bagi masyarakat Kabupaten Garut, seolah olah fungsi pengawasan DPRD tak jalan, ada juga contoh-contoh lain yang berpeluang DPRD Garut lakukan hak interpelasi dan hak angket namun tak juga dilakukan.
“Kita harus mendorong DPRD Garut untuk bangun, melaksanakan fungsi pengawasan yang menjadi kewajiban mereka,” pungkasnya.
Berkaitan hal itu, para anggota termasuk pimpinan DPRD Kabupaten Garut saat dimintai tanggapan melalui aplikasi perpesanan tak ada satupun yang memberikan komentar.***Raesha
