Dejurnal.com, Garut – DPRD Kabupaten Garut menggelar rapat paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2025 dengan agenda penyampaian hasil pelaksanaan laporan kinerja DPRD akhir Tahun Sidang 2025, Rabu (31/12/2025).
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut yang dipimpin H. Subhan Fahmi selaku Wakil Ketua kali ini tanpa kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Garut, karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan dan berdasarkan informasi dalam kondisi sakit.
Nampak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Aris Munandar selaku Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Garut dan Perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut di Wakili oleh Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Staf Ahli, Para Kabag Setda, dan Para Kepala SKPD, Unsur Forkopimda.
Dalam pembukaan H. Subhan Fahmi menyinggung terkait intensitas curah hujan di Kabupaten Garut yang mulai meningkat, untuk itu kepada seluruh pemangku kepentingan agar selalu siaga mengantisipasi dampak serta melakukan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan masing-masing sebagai upaya mitigasi bencana atau pencegahan dari dampak buruk yang tidak diinginkan seperti banjir, longsor dan sebagainya.
“Terlebih berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan BMKG, curah hujan diperkirakan masih terjadi dan meningjar sampai bulan Februari 2026,” katanya.
Dalam rapat paripurna, dipermaklumkan bahwa DPRD Kabupaten Garut telah menerima surat dari DPC Gerindra Nomor : JB27-46/B/GERINDRA/XI/2025 tentang Permohonan AKD., Fraksi Partai Demokrat Nomor : 007/XII/F.D/2025 Tanggal 10 Desember 2025, Prihal Permohonan Perpindahan Komisi dan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor C.025230011/F-PPP/DPRD -GRT/XI/2025, Prihal Permohonan Perpindahan Keanggotan Komisi.
“Berkaitan dengan Surat Permohonan akan ditindaklanjuti oleh DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
H. Subhan Fahmi melanjutkan bahwa DPRD Kabupaten Garut telah menerima surat dari Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105666/KU.01.06 06/BPKAD Tanggal 15 Desember 2025, Prihal Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dan Rancangan Peraturan Bupati Garut tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 315 Ayat (4) Jo. Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemda (Pemerintah Daerah), dan Surat Bupati Garut Nomor : 900.1.1/6465/BPKAD, Tanggal 01 Desember 2025. Prihal Penyampaian Rancangan Perda – Perbup APBD TA 2026, dan selanjutnya DPRD Kabupaten Garut, telah melaksanakan Rapat pada Hari Rabu Tanggal 24 Desember 2025 melalui Badan Anggaran (Banggar) dalam rangka membahas hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026, yang dituangkan dalam keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Garut Nomor 900.1.1/KEP.PIM.31-DPRD/2025 Tanggal 24 Desember 2025, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.
Dikatakan Subhan Fahmi, berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 133 Ayat (1) disebutkan bahwa Alat Kelengkapan DPRD (AKD) disebutkan bahwa AKD menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dalam Rapat Paripurna setiap Akhir Tahun, sehubungan hal tersebut berdasarkan hasil laporan pelaksanaan laporan kinerja DPRD Tahun 2025, yang disampaikan AKD DPRD melalui Fasilitasi Administrasi Sekertariat DPRD Kabupaten Garut disampaikan sebagai berikut ;
Jumlah surat masuk sebanyak 2427 buah, Jumlah surat keluar dimulai pada awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2025 jumlah surat keluar sebanyak 2034 Buah,
Kegiatan Rapat – Rapat Paripurna DPRD TA. 2025 dilaksanakan sebanyak 33 Kali, pelaksanaan kegiatan rapat kerja AKD DPRD Tahun 2025, terdiri dari ; Komisi I sebanyak 41 Kali, Komisi II sebanyak 60 Kali, Komisi III sebanyak 47 Kali, Komisi IV sebanyak 17 Kali, Rapat Kerja Pimpinan DPRD sebanyak 9 Kali, Rapat Kerja Bandan Anggaran sebanyak 130 Kali, Rapat Kerja Badan Musyawarah sebanyak 16 Kali, Rapat Badan Kehormatan sebanyak 10 Kali, Rapat Kerja Bapemperda sebanyak 33 Kali.
Pelaksanaan Pengawasan DPRD dalam Daerah ; Komisi I sebanyak 25 Kali, Komisi II sebanyak 25 Kali, Komisi III sebanyak 25 Kali, Komisi IV sebanyak 25 Kali.
Pelaksanaan Konsultan/Koordinasi DPRD dalam Provinsi Komisi I sebanyak 24 Kali, Komisi II sebanyak 24 Kali l, Komisi III sebanyak 24 Kali, Komisi IV sebanyak 24 kali, Pimpinan DPRD sebanyak 29 kali, Badan Anggaran sebanyak 9 kali, Badan Musyawarah sebanyak 8 kali, Badan Kehormatan sebanyak 4 kali, Bapemperda sebanyak 10 kali.
Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi DPRD luar Provinsi ; Komisi I sebanyak 14 kali, Komisi II sebanyak 14 kali, Komisi III sebanyak 14 kali, Komisi IV sebanyak 14 kali, Pimpinan DPRD sebanyak 16 kali, Bandan Anggaran sebanyak 5 kali, Badan Musyawarah sebanyak 3 kali, Bapemperda sebanyak 6 kali, Badan Kehormatan sebanyak 3 kali.
Pelaksanaan kegiatan hearing dialog / penerimaan audensi tahun 2025 ; Kondisi I sebanyak 28 kali, Komisi II sebanyak 52 kali, Komisi III sebanyak 23 Kali, Komisi IV sebanyak 13 kali, Pimpinan DPRD
Perwakilan Fraksi sebanyak 12 kali, Komisi Gabungan sebanyak 5 kali.
Pelaksanaan kegiatan bimbingan tekhnis Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 3 kali, bimbingan tekhnis diselenggarkan oleh Partai sebanyak 3 kali.
Pelaksanaan kegiatan Reses DPRD Kabupaten Garut Tahun 2025 dilaksanakan dalam 3 kali masa persidangan yaitu ; Reses Pertama mulai tanggal 13,14,18,19,20 dan 21 Februari 2025, Reses Kedua dilaksanakan mulai tanggal 2,3,4,7,8 dan 9 Juli 2025, Reses Ketiga dilaksanakan mulai tanggal 10,13,14,15,16 dan 17 Oktober 2025,
Penerimaan kunjungan kerja DPRD Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 185 kali.
Pembahasan rancangan kerja DPRD Tahun 2025 yang dilaksanakan Panitia Khusus (Pansus) yaitu ; Rapat Kerja Pansus DPRD sebanyak 48 kali, kegiatan konsultasi / koordinasi Pansus DPRD dalam Provinsi dilaksanakan sebanyak 14 kali, kegiatan konsultasi/koordinasi Pansus DPRD luar Provinsi dilaksanakan 13 kali.
Raperda Kabupaten Garut yang telah mendapat persetujuan DPRD Tahun 2025 berjumlah 13 Raperda.
Produk hukum DPRD yang telah mendapat persetujuan DPRD terdiri dari Keputusan DPRD sebanyak 26 buah dan Keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 5 buah “. Jelasnya.
“Demikian hasil pelaksanaan laporan kinerja kegiatan DPRD Kabupaten Garut Tahun 2025 yang telah kami laksanakan sejak awal bulan Januari sampai dengan akhir Desember Tahun 2025”. pungkas Subhan FAhmi.***Yohaness
