Dejurnal.com, Purwakarta – Tidak didapati potensi air limbah yang keluar ke lokasi kolam ikan warga di Kampung Sukamulya, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta yang menyebabkan kematian ratusan ikan di kolam tersebut.
Demikian bunyi berita acara verifikasi pengaduan yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, terhadap aduan warga yang berkaitan dengan matinya ratusan ikan di kolam warga di sekitar pabrik PT Indo Bharat Rayon.
Surat tersebut dikeluarkan pada 31 Januari 2022 lalu dan ditandatangi diantaranya oleh Idat Hidayat selaku Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada DLH Purwakarta, Dewi Mayavanie Susanti dan Dadan Suwandana selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada DLH Purwakarta.
“Sebelumnya, atau tepatnya pada 25 Januari 2022, DLH Purwakarta bersama Satgas Citarum Harum Sektor 15 melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi yang diadukan warga di Kampung Sukamulya. Tim DLH, Satgas Citarum Harum bersama Manajemen PT IBR melakukan pemeriksaan lapangan di dalam wilayah IBR yang berbatasan dengan lokasi yang diadukan. Dan tidak didapati potensi air limbah yang keluar ke kolam tersebut,” kata Manager Humas PT Indo Bharat Rayon, Irwan Setiawan, Kamis (3/2).
Menurutnya, instalasi pengolahan air limbah yang sesuai regulasi telah dimiliki PT IBR. Bahkan, instalasi pengolahan air limbah tersebut sudah dilengkapi dengan pipa-pipa khusus untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup di sekitar pabrik. “Artinya, pengelolaan limbah dan air limbah tidak mungkin keluar dari unit pengolahan dikarenakan air limbah mengalir pada pipa-pipa khusus pada unit pengolahan limbah,” kata Apih Irwan.
Kata dia, setelah telusuri bersama aparat terkait, penyebab ikan-ikan di kolam warga mati mendadak dikarenakan sungai di sekitar wilayah tersebut surut sehingga tidak ada feed air ke kolam ikan, dan kolam menjadi kekurangan air. Irwan juga menegaska komitmen manajemen perusahaan yang berada di DAS Citarum untuk terus mendukung terciptanya program Citarum Harum yang tengah digalakan oleh pemerintah pusat.***budi