Dejurnal.com. Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PAN, Tedi Supriadi menilai, turunnya angka pagu indikatif anggaran tahun 2023 bagi kecamatan, khususnya Kecamatan Dayeuhkolot menjadi tantangan bagi para delegasi, atau desa -desa untuk melangkah ke provinsi atau nasional mencari kekurangan dari yang diajukan.
Hal tersebut diutarakan Tedi Supriadi seusai monitoring evaluasi Musrenbang tingkat Kecamatan Dayeuhkolot di aula kecamatan setempat, Kamis (10/2/22).
Pagu indikatif rencana anggaran tahun 2023 Kecamatan Dayeuhkolot turun drastis dari Rp 6 miliar yang diusulkan menjadi Rp 3,7 miliar. Menurut Tedi ini sangat jauh. “Justru ironis. Kan sasarannya itu, temanya peningkatan pelayanan publik, kemudian peningkatan kinerja, dan perekonomian, tapi di sisi lain anggaran minim. Itu kan jadi bahan pertanyaan, sekaligus PR kenapa sampai turun, ” kata Tedi.
Karenanya, Tedi Supriadi mendorong kalau memang pagu indikatif turun ini menjadi tantangan untuk mencari kekurangannya ke provinsi atau nasional. “Selain itu, para dewan juga kan ada anggaran e-poki forum aspiraai.
“Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan, “jelasnya, ” tandas Tedi.
Kaitan dengan penurunan pagu anggaran tersebut, Tedi Supriadi berharap devaluasi i kembali. ” Ya, dalam artii ditinjau kembali untuk tahun depan jangan samapai seperti sekarang, karena dari sisi anggaran Kabupaten Bandung itu Rp 6 triliun, besar juga. Kalau sampai turun ke Kecamatan Rp 3,7 miliar menurut saya “domplang lah menurut saya, ” imbuhnya.
Disebut-sebut turunnya pagu anggaran karena adanya insentif guru ngaji, dana pinjaman bergullir, dan Kartu Tani sertkenaikan insentif RT RW dan BPJS kesehatan, Tedi membenarkan.
Menurut Tedi, bukan berarti ia tidak mendukung. “Saya bukan berarti tidak menyambut baik, minimal ya harus ada kajian lebih lanjut dari sisi efektivitas jangan sampai domplang, apa lagi kita dari Dewan itu menyuarakan anggaran-anggaran yang mandataris, yang diamanatkan undang-undang harus betul-betul menjadi skala prioritas, ” pungkasnya. *** Sopandi
