Ciamis, deJurnal,- Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Ciamis memastikan ketersediaan bahan baku pangan hewani untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kondisi aman.
Kepastian tersebut menjadi kunci menjaga keberlangsungan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi para penerima manfaat.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Disnakkan Ciamis, drh. Asri Kurnia, MP., menyampaikan bahwa komoditas utama seperti telur dan daging ayam masih mencukupi kebutuhan, meskipun sebagian pasokan berasal dari luar daerah.
“Untuk telur relatif aman. Sebagian memang masih dipasok dari luar seperti Jawa Tengah dan Blitar, namun Ciamis juga sudah memiliki jalur distribusi ke wilayah sekitar seperti Tasikmalaya,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Selain telur, ketersediaan daging ayam juga dipastikan stabil. Sementara itu, harga daging sapi saat ini berada di kisaran Rp150 ribu per kilogram dan cenderung stabil setelah sempat mengalami kenaikan pada awal pelaksanaan program.
“Harga daging sapi sudah kembali normal dan diprediksi tetap stabil hingga menjelang Idul Adha,” katanya.
Di sektor perikanan, Disnakkan mulai mendorong pemanfaatan ikan nila dalam bentuk fillet sebagai alternatif sumber protein hewani. Produk ini diproduksi di wilayah Lakbok dan dinilai memiliki nilai gizi tinggi.
“Permintaan ikan fillet sudah mulai ada, meskipun masih sekitar 5 persen. Ini menjadi potensi yang terus kami dorong ke depan,” jelas Asri.
Tak hanya itu, Disnakkan juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat dalam rantai pasok program MBG. Produk olahan seperti abon daging dan olahan ikan dinilai memiliki potensi besar untuk memperkaya variasi menu.
“UMKM sebenarnya siap dari sisi produksi. Namun, penentuan penggunaan produk tetap bergantung pada pihak SPPG, apakah dijadikan bagian dari menu atau tidak,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, Disnakkan berperan sebagai fasilitator melalui pendampingan kepada pelaku usaha, termasuk pengawasan sanitasi dan kelayakan produk yang akan disuplai.
Meski demikian, Asri mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait keterbukaan data kebutuhan dari pihak SPPG yang dinilai belum optimal.
“Ketika kami meminta data kebutuhan, harus melalui izin ke pusat. Bahkan dari penyebaran formulir, tingkat respons baru sekitar 20 hingga 30 persen,” katanya.
Selain itu, percepatan pembentukan SPPG di sejumlah wilayah juga dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan konsep awal. Beberapa lokasi bahkan memanfaatkan bangunan yang sudah ada tanpa melalui proses pembangunan baru.
Kendati demikian, Disnakkan tetap optimistis bahwa kesiapan bahan baku di Kabupaten Ciamis mampu menopang keberhasilan program MBG, selama didukung sinergi dan keterbukaan antar pemangku kepentingan.
“Pada prinsipnya, kami siap dari sisi ketersediaan bahan baku. Tinggal bagaimana kesiapan dan penerimaan dari pihak SPPG,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
