Dejurnal.com, Karawang – Polemik dugaaan suap pada jalur Zonasi Pendaftaran peserta didik baru tahun 2022 di sejumlah sekolah SMAN pavorit di kabupaten Karawang jadi perhatian publik, para aktivis meminta kepada aparat penegak hukum (APH) dan saber pungli turun melakukan pendataan kartu keluarga (KK) atau surat pindah dadakan serta menyelidik sejumlah sekolah yang diduga terindikasi adanya permainam antara panitya PPDB dengan sejumlah oknum.
“Pintu masuk APH tidak sulit data saja KK dadakan ke kecamatan atau ke dukcapil,” kata Ketua Karawang Monitoring Gruop Imron Rosadi Sag Rabu (20/7/2022).
Menurut Imron, ramainnya isue dan dugaaan kongkalingkong panitya PPDB sudah berlangsung sejak jalur zonasi digelar, karena konon hal itu jadi kecemburuan antar murid satu kelas satu alamat namun ada yang diterima ada juga yang tidak, karena umumnya mereka tidak pindah KK ke alamat dekat sekolah.
“Disdik Propinsi Jawa Barat hendaknya turun melakukan uji petik kepada sejumlah SMAN pavorit yang ada di Karawang Barat seperti SMAN 1,3,4 dan 5 , dan sekolah lainnya seperti SMAN Teluk Jambe 1, SMA Cikampek, Rengas Dengklok dan SMA lainnya yang diduga kuat panitya PPDBnya bermain dengan para oknum guna meloloskan
titipannya.
“Evaluasi dulu SMAN 4, buka kembali data jalur zonasinya bila ditemukan bukti KK dadakan muridnya lolos seret saja ketua panitya PPDB nya dan para pelaku lainnya agar menjadi efek jera karena dunia pendidikan harus dijaga marwahnya jangan dikotori oleh segelintir oknum yang pada akhirnya merusak dunia pendidikan,” paparnya.
Dikatakan, pihaknya dengan para aktivis dan penggiat pendidikan akan bersurat ke Kemendikbud, Mabes Polri, dan Disdik Propinsi Jabar agar berbagai dugaan adanya permainan jalur Zonasi pada PPDB di SMAN 4 dan SMAN Favorit yang ada di Kabupaten Karawang dievaluasi.
“Kendati statmen Ketua Panitya PPDB SMAN 4 Wahyu mengaku tidak tahu hal itu, namun pihak Saber Pungli harus pro aktif melakukan penyelidikan, bila perlu libatkan Dinas Dukcapil untuk mengungkap KK dadakan yang dijadikan modal bagi para oknum yang terkait dengan PPDB, kita konsen untuk mendorong dan mengawal APH agar dugaan permainan PPDB Jalur zonasi terungkap para pelakunya dapat diseret dan diganjar sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Imron.***RF