Dejurnal.com, Garut – Bupati Garut Rudy Gunawan, meninjau perkembangan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di area Simpang Lima, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (9/11/2022).
Bupati Garut mengatakan jika gedung yang akan segera masuk ke lelang tahap dua ini ditargetkan rampung di bulan Juli 2023.
“Jadi saya minta ini pada bulan Juli diresmikan, namanya adalah Mal Pelayanan Publik Dalem Wiratanudatar,” ujar Bupati Garut.
Nantinya pembangunan MPP tahap 2 ini akan dilakukan lelang kembali, dan bupati meminta proses lelang harus benar.
“Nggak (dilanjutkan CV yang sama), dilelang lagi, bisa (oleh CV yang sama) kalau menang (lelang), lelangnya tapi harus hati-hati yang bener, ini harus bener lah. Ini minus 2 itu masih oke karena kita ada hujan gede kan, minus 2 ya hari ini konsultan ya, (kalau) masih dibawah (minus) 5 okelah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Garut, Wahyudijaya, menuturkan selain melakukan kunjungan ke lokasi, Bupati Garut juga sempat melakukan diskusi-diskusi panjang hinga mem-breakdown angka, agar gedung MPP ini optimal dan secara fungsional jelas.
“Saya kira begini, Pak Bupati (menilai) tetap ada dalam wilayah koridor ya, dalam arti ini sesuai dengan desain, cuman barangkali ini perlu ada semacam penyesuaian-penyesuaian, terutama di harga material,” tutur Wahyudijaya.
Ia mengungkapkan rencananya lelang untuk pembangunan MPP tahap 2 akan dilakukan di Desember tahun ini, dengan target tahap dua ini di bulan Juni 2023 sudah final dan selesai proses pembangunannya, sehingga di bulan Juli bisa dilaunching.
“Memang kalau angka yang kemarin ini dengan sapras (sarana prasarana) elektronik ya, itu dikisaran angka ya antara 6-7 (miliar)lah, itu sudah sampai final dengan interior, eksterior dan mobiler di dalamnya juga sudah ada,” paparnya.
Wahyu menilai dengan adanya MPP ini konsentrasi pelayanan bisa disatupaketkan dalam satu lokasi atau satu gedung yang sama. Terlebih, imbuh Wahyu, nantinya pelayanan di MPP ini bukan hanya pelayanan perizinan yang bersifat horizontal saja, tetapi juga dengan yang bersifat vertikal.
“Ya mudah-mudahan ke depan, kami juga sudah berdialog dengan pihak imigrasi nanti untuk pembuatan paspor, nah ini bisa dilakukan di Garut nanti,” tandasnya.
Sebelumnya, diketahui Wakil Bupati Garut Helmi Budiman pun sudah melakukan pengecekan pembangunan MPP dan dari hasil peninjauannya hanya baru mencapai 60% saja.
Ia pun mengatakan pihaknya sudah melakukan teguran kepada Pengguna Anggaran (PA) agar bisa meningkatkan kinerja, dan menargetkan dalam 35 hari ke depan untuk tahap 1 pembangunan MPP ini harus sudah selesai.
“Saya minta komitmen tadi dari mulai PA, PPK kemudian pelaksana, pengawas, juga selesai dalam 35 hari ini, selesai maksudnya (selesai) tahap 1, kalau sampai selesai (semuanya) nanti ada tahap 2,” ungkapnya.***Watono/Red
