Dejurnal.com, Bandung – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Praniko Imam Sagita mensinyalir di balik kelangkaan pupuk yang terjadi secara masif, ada oknum di lapangan yang bermain.
Akibat kelangkaan pupuk di pasaran, para petani khususnya di Kabupaten Bandung mengeluh.
Menurut Praniko, kuota pupuk yang dikeluarkan itu sudah matang, disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi kenyataan di lapangan, dari tahun ke tahun kelangkaan pupuk terus terjadi.
“Kelangkaan pupuk dari tahun ke tahun tidak berbeda, kenapa terjadi. Ini harus kita cegah,” ujar Praniko di Soreang, Selasa (31/1/2023).
Legislator Fraksi Gerindra ini menjelaska, di tahu 2022 hingga tahun 2023 kuota pupuk tetap diangka 10 ribu ton, namun dalam jangka setahun kondisi lahan pertanian banyak yang berubah. “Dengan kondisi itu, seharusnya kelangkaan pupuk tidak terjadi,” ucapnya.
Kelangkaan pupuk, kata Praniko lagi sudah terjadi sejak 2017 dan hingga 2021 kemarin pun masih berlangsung.
“Padahal alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bandung terjadi sejak 2015 hingga saat ini, ” imbuh Praniko.
Praniko menyenutkan, ratusan hektar lahan sudah berubah menjadi kawasan industri, komplek perumahan, taman serta komplek perkantoran baik milik pemerintah maupun swasta.
“Kenapa kelangkaan pupuk terus terjadi, padahal kuotanya tetap bahkan cenderung bertambah setiap tahunnya. Ini yang harus kita cari, adanya oknum yang bermain terhadap pupuk,” imbuh Praniko.
Melihat fenomena itu, sebut Praniko Pemda Bandung membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pertanian atau agro.
Tahun ini, terang Praniko Pemda akan membagikan 50 ribu kartu tani Bedas, dengan subsidi pupuk Rp 500 ribu per petani. “Dengan adanya BUMD, nanti akan terdetek berapa kebutuhan pupuk kita sebenarnya,” paparnya.
Praniko berharap Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur soal pertanian mengitervensi ke permasalan pupuk bersubsidi, karena pihaknya, aku Praniko selama ini idak bisa mengintervensi para distributor, karena mereka langsung ngelink ke pabriknya.***Sopandi
