Dejurnal,com, Bandung – Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung H. Uya Mulyana menyebutkan anggaran yang dikeluarkan untuk kepentingan politis, untuk kepentingan masyarakat juga, karena semua mengandung kepentingan.
Hal tersebut dikatakan Uya Mulyana menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar, yang merasa prihatin karena APBD Kabupaten Bandung Rp 6 triliun lebih, tetapi banyak digunakan untuk kepentingan politis.
Sedangkan, untuk Musrenbang RKPD tahun 2024 hanya sebesar Rp 200 miliar. Dengan demikian banyak usulan masyarakat tidak terakomodir.
H. Uya menjelaskan, APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 6 triliun lebih itu ada dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari anggota DPR RI sekitar Rp 4 triliun.
“Tentunya punya kepentingan mengokomodir aspirasi masyarakat.
di bawahnya. Ini tidak dimasukan untuk Musrenbang. Karena untuk Musrenbang itu dari APBD Kabupaten Bandung, ” kata H. Uya seusai menyampaikan pokok pikiran anggota DPRD pada Musrenbang tingkat Kecamatan Margaasih, Rabu (8/7/2023).
Menurut H. Uya, anggota DPRD provinsi dan DPR RI pun punya kepentingan mengaspirasi ajuan tingkat bawah.
Anggaran Musrenbang, menurut H. Uya mengakomodir tingkat Kabupaten. “Pokoknya kan di situ. Ketika itu tidak terakomodir, ada beberapa sumber anggaran tetapi bukan dari Musrenbang, ” katanya.
H. Uya menyebutkan, di antara anggota dewan dari Pusat ada Cuncun Ahmad Syamsyurijal, dan Anang Susanto, menurutnya mereka punya kepentingan.
“Termasuk kami punya kepentingan juga yang 30 persen antara dewan dan bupati, ” kata Uya Mulyana.
Ia menyebutkan, jika usulan dari Musrenbang tidak terakomidir dipilah mana yang lebih prioritas.
“Selanjutnya mudah-mudahan pengajuan dari masyarakat itu sesuai de!ngan skala prioritas Pak Bupati yang 13 itu. Jika tidak
terakomodir maka masuk ke e-pikir dewan, ” terang H. Uya.
Walaupun kata beberapa anggota dewan di e-pokir pun banyak yang tidak terakomodir. *** Sopandi
