Dejurnal.com, Garut – Bupati Garut Rudy Gunawan menyebutkan, bahwa terbitnya Keputusan Bupati (Kepbup) Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.158-DP2ESDM/2023 tentang Perubahan Atas Kepbup Garut Nomor 100.3.32/KEP.109-DP2ESDM/2023 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, adalah sebagai upaya perlindungan bagi pangkalan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Garut.
“Silahkan saya pada waktu itu menandatangani (SK) itu adalah untuk melindungi pangkalan dan UKM, karena sebelum SK Bupati harganya Rp 25 ribu,” ujar Bupati Garut ketika menerima audiensi dari Aliansi Umat Islam Garut, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (30/5/2023).
Rudy menerangkan, saat dirinya melakukan perjalanan dari Pameungpeuk menuju Cibalong, dirinya menemukan penjualan gas LPG 3kg, 5kg, dan 12kg, dengan harga masing-masing 24 ribu, 89 ribu, dan 205 ribu rupiah.
“Nah ini pak, bapak-bapak tidak tahu bagaimana saya ke Pertamina, sekarang kita sudah menuju 19 juta (gas 3 kg), hitungan Pertamina Garut itu 14 juta cukup,” katanya.
Bahwa saat ini harga pokok gas 3kg adalah sebesar Rp10.391 atau sebesar 11 ribu rupiah, dan jika ditambahkan dengan PPN sebanyak Rp1.039, maka harga jual eceran agen ke pangkalan adalah sebesar Rp12.750, belum termasuk pajak dan biaya angkut.
“Jadi kalau seandainya sekarang saya tetapkan 16 ribu, maka pangkalan punya untung Rp3.250. Nah Rp3.250 itu dipotong ongkos angkut distribusi yang dilakukan oleh agen ke pangkalan, harusnya pangkalan itu 80 persen menjual langsung ke rumah tangga atau UKM,” ucapnya.
Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah akan selalu memberikan data transparan, salah satunya mengenai pangkalan. Selain itu, Bupati Garut menyampaikan bahwa saat pihaknya sedang melakukan penataan terhadap pangkalan, karena adanya masalah pembuatan akta pendirian, izin, dan sebagainya.
“Iya kan saya tadi mengatakan katanya (menjadi) pangkalan 50 juta – 100 juta kan kata aliansi umat islam, tentu ini kan harus dipertanyakan untuk apa dan memang ada aturannya atau tidak,” pungkanya.***Watono
