Dejurnal. com, Bandung- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) BPBD se-Jawa Barat yang dilaksanakan di Hotel Grand Sunshine Soreang, Selasa (7/11/2023).
Ralkor tersebut sebagai upaya untuk pengurangi risiko bencana di musim hujan 2023 ini.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan, Kabupaten Bandung berada di dataran tinggi atau pegunungan, dengan iklim tropis dan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai 4000 mm per tahun.
Kabupaten Bandung, tambah Dadang Supriatna berada pada peringkat ke-8 indeks risiko bencana di Jawa Barat. Pada tahun 2021, total 273 kejadian dengan 217.192 jiwa yang terdampak dalam tiga jenis kejadian bencana, yaitu longsor, angin kencang, banjir, kekeringan dan gempa bumi.
“Pada tahun 2022, total 310 kejadian bencana dan 49.819 jiwa terdampak. Mereka terdampak bencana longsor, angin kencang, banjir dan gempa bumi,” jelasnya.
Bupati Dadang Supriatna menyebutkan, kejadian bencana alam di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mengalami kenaikan. “Hal ini dikarenakan sebagai dampak fenomena El Nino menyebabkan berkurangnya turun hujan sehingga menimbulkan kekeringan.
Dampak selanjutnya di masyarakat kebutuhan air sehari-hari berkurang baik untuk minum maupun kebutuhan lainnya dan kekeringan ini juga menimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan,” kata Dadang Supriatna.
Untuk mengurangi risiko bencana itu, kata Dadang Supriatna, BPBD menyiapkan regulasi dan personel Tim Reaksi Cepat (TRC).
“Kita pun melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan kerjasama dengan pemerintah lain yang berbatasan dengan kawasan rawan, yaitu komitmen bersama pengelolaan kawasan perkotaan cekungan Bandung. Kerja sama lainnya dengan organisasi di dalam mauoun luar pemerintah, ” ujar Bupati Bandung.
Dadang Supriatna mengungkapkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan melalui pembentukan desa tangguh bencana yang melibatkan para relawan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama menambahkan, untuk pengurangan risiko bencana, BPBD melakukan upaya peningkatan kapasitas melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para siswa TK, SD, SMP dan SMA.
“Hal itu dalam upaya membentuk satuan pendidikan aman bencana. Artinya satuan pendidikan yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana,” tutur Uka Suska.
BPBD juga, kata Uka melaksanakan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Mulai dari melakukan kegiataan simulasi tanggal penanggulangan bencana minimal 1 kali dalam setahun, melalui peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB).
Lebih penting lagi yang dilaksanakan BPBD, lanjut Uka Suska, melaksanakan kegiataan peringatan dini. ” Selain itu ada juga pemasangan rambu-rambu kebencanaan di beberapa titik daerah rawan bencana,” ujar Uka Suska.
Ia juga mengungkapkan pihaknya melaksanakan kegiataan peringatan dini melalui diseminasi informasi peringatan dini kepada stakeholder dan masyarakat melalui surat peringatan dini atau himbauan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara berkala.
“Upaya penanggulangan bencana, yang selama ini dilaksanakan BPBD yaitu menyiapkan logistik dan peralatan kebencanaan yang cukup, berkolaborasi dengan dinas teknis terkait seperti Dinsos, Dispakan, Distan dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan buffer stock cadangan pangan, dan melaksanakan program pemulihan sosial dan traumahealing bagi korban bencana,” tuturnya.
Uka Suska menyebutkan alur upaya penanganan darurat bencana yakni pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan dan sumberda, penentuan status keadaaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana., pemenuhan kebutuhan dasar, dan lain sebagainya.*** Sopandi
