Dejurnal.com, Bandung – Kemungkinan di Kabupaten Bandung akan ada Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang terpisah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
Hal ini diutaralan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Gerindra Ir. Aep Dedi yang juga salah satu anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bandung. Menurutnya, saat ini ke Bapemperda DPRD Kabupaten Bandung ada surat masukan dari Bupati Bandung mengenai komulatif terbuka kaitan dengan ada Perda Mandatori mengenai SOTK.
“Kemungkinan di Kabupaten Bandung ada Dinas Ekraf. Kelihatannya ini masih dalam diskusi, belum masuk di pembahasan. Mungkin Minggu depan kita di pembahasan. Kita akan diskusi dengan pemerintah,” kata Ir. Aep Dedi di kediamannya di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Jum’at (3/1/2025).
Karena Mandatori, perintah dari pusat menurut Aep Dedi maka langkahnyahnya akan dipercepat.” Nanti kita ihat apakah dinasnya itu kelas B atau kelas C kita lihat beban kerjanya,” ktanya.
Ir. Aep Dedi berharap dengan adanya dinas baru ini mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Bukan menjadi beban APBD. ” Nah, itu yang akan kita lihat. Karena nanti akan ada Kadis baru, ada Sekdis baru, dan ada Kabid baru,” katanya.
Menurut Aep Dedi, Ekraf itu sangat penting bagi masyarakat untuk bersaing dalam era digitalisasi sekarang.Ia menyebut nanti pihaknya akan coba membedah dengan dinas atau dengan bagian hukum. “Kita juga mendatangkan tim ahli akan coba diskusi,” katanya.* Sopandi
