Dejurnal, Ciamis,– Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melibatkan semua kalangan dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), Kamis (16/1/2025), di Aula Bappeda Ciamis.
Sesuai dengan aturan dari Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa rancangan awal RKPD dibahas dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan pada forum konsultasi publik.
FKP bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran sebagai bahan penyempurnaan yang akan dirumuskan bersama dalam berita acara kesepakatan.
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Budi Waluya, menyampaikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sinkronisasi program strategis dan visi-misi kepala daerah terpilih.
Untuk memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan yang telah berjalan Pj. Bupati mengusulkan pembentukan tim penyelaras.
“Penyusunan RKPD ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan antara kebijakan pembangunan periode sebelumnya. Dengan begitu, pencapaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan. Partisipasi publik melalui forum ini sangat penting untuk menyampaikan aspirasi dan saran demi menentukan arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan sumber pendanaan pembangunan daerah, mengingat keterbatasan anggaran.
Selain itu, program RKPD tahun 2026 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan yang spesifik, terukur, relevan, dan memiliki target waktu yang jelas.
Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, menyebutkan bahwa forum ini menjadi langkah awal untuk menyusun perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, solutif, dan akuntabel.
Ia berharap isu-isu strategis nasional dan provinsi dapat diintegrasikan dengan kebutuhan lokal dalam RKPD 2026.
“Permasalahan seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam harus menjadi prioritas. Kita perlu melibatkan seluruh stakeholder untuk merumuskan solusi yang relevan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Ciamis David Firdha selaku ketua penyelenggara menyampaikan bahwa RKPD 2026 dirancang untuk mengakomodir kebijakan strategis pusat, provinsi, dan daerah.
Melalui forum ini, diharapkan masukan dari masyarakat dapat memperkaya rancangan kebijakan pembangunan.
“Kami menyadari masih ada kekurangan dalam rancangan awal ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dari para peserta forum,” ujarnya.
Forum ini dihadiri oleh para kepala dinas, tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha di Kabupaten Ciamis.
Berbagai masukan terkait ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan lingkungan hidup diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis tahun 2026. (Nay)**