Dejurnal, Ciamis,-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Ciamis kini mendapatkan penegasan dari pemerintah daerah bahwa mereka tetap diperbolehkan menjalankan usaha sampingan, asalkan tidak melanggar ketentuan hukum dan etika yang berlaku. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi. Kamis (09/05/2025).
Menurut Andang, tidak ada larangan bagi ASN untuk berwirausaha selama aktivitas tersebut dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, tidak mengandung unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
“Berwirausaha itu sah-sah saja bagi ASN. Yang penting tidak ada unsur KKN dan tidak memanfaatkan fasilitas maupun kedudukan sebagai ASN untuk keuntungan pribadi,” tegas Andang.
Lebih jauh, Andang menekankan bahwa keterlibatan ASN dalam kegiatan kewirausahaan, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), justru dapat menjadi kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi daerah.
Usaha-usaha kecil yang dijalankan ASN berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jika ASN membuka usaha UMKM, itu justru bagus. Selain menambah penghasilan pribadi, juga bisa berdampak pada perekonomian daerah secara keseluruhan,” ujarnya.
Namun demikian, Andang mengingatkan bahwa terdapat batasan yang tetap harus dipatuhi. Salah satu larangan tegas adalah ASN tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai direksi, pimpinan, atau komisaris di perusahaan asing.
Merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Andang menjelaskan isi Undang-undang tersebut ecara eksplisit tidak melarang ASN memiliki usaha sampingan, namun ada batasan-batasan yang harus ditaati agar tidak melanggar kode etik dan aturan disiplin.
“Selama tidak mengganggu tugas pokok, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan tidak menyalahgunakan wewenang, maka kegiatan usaha boleh dilakukan,” jelasnya.
Selain itu, Andang juga mengingatkan agar kegiatan berwirausaha tidak mengganggu netralitas ASN, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan.
“Usaha sampingan tidak boleh mengganggu kehadiran atau produktivitas ASN selama jam kerja. Kegiatan bisnis juga harus dilakukan secara transparan, legal, dan tidak melanggar norma etika,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andang menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh ASN yang berencana atau telah memiliki usaha untuk senantiasa berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan bisnisnya agar menjaga integritas dan menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat berujung pada tindakan koruptif.
“Penegasan ini juga sejalan dengan imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa konflik kepentingan merupakan salah satu pemicu utama praktik korupsi di sektor publik. Oleh karena itu, saya harap ASN yang berwirausaha tetap menjunjung tinggi integritas dan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
