Dejurnal.com, Kota Bandung – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Dr. H Dedi Supendi, S STP., MSi., yang pernah menjabat Plt Bupati Majalengka (2023 – 2024) mengapresiasi komitmen Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan dalam memberantas aksi-aksi preman di Jabar. Menurutnya, tindakan premanisme di Jabar sudah sepantasnya di tiadakan dikarenakan sering mengganggu ketertiban umum dan sering merugikan masyarakat Jabar.
“Jawa Barat biasa dikenal dengan daerah yang banyak aksi ‘premanisme’. Sekarang akan ditertibkan Pak Kapolda Jabar, tentunya ini kita apresiasi karena premanisme di Jabar telah meresahkan masyarakat sehingga harus diberantas,” kata kang Dedi, Senin (19/5/2025).
Seperti diketahui, Pemprov Jabar menandatangani nota kesepakatan dan komitmen bersama untuk meningkatkan keamanan di daerah dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya. Nota kesepakataan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk ketentraman warga.
Menurut Kapolda Jabar, teknis pengamanan yang akan dilakukan mencakup patroli bersama TNI dan Satpol PP. Lalu pembangunan pos-pos pengamanan di berbagai lokasi, termasuk kawasan industri, permukiman, pasar, dan proyek pembangunan rumah.
Menurut Kang Dedi tindakan tegas yang dilakukan kapolda Jabar sudah selaras dengan keputusan Gubernur Jabar No.300/ Kep.160-Bakesbangpol/2025 tentang satuan tugas pemberantasan premanisme Jabar dengan pertimbangangan :
a. bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa aksi premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi, atau gangguan lainnya terhadap masyarakat termasuk investasi di Daerah Provinsi Jawa Barat harus dilakukan penindakan untuk mewujudkan kondusivitas daerah;
c. bahwa untuk penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
Kang Dedi yang juga pernah menjabat Asda pernah mengonsep penertiban premanisme di Jabar menyambut baik hal tersebut mengingat aksi premanisme tak hanya meresahkan masyarakat, tapi juga mengganggu iklim investasi di daerah-daerah, termasuk Jabar.
“Tentunya unsur Birokrasi pemerintahan dalam hal ini BKD sangat mendukung dan siap mengawal program ini. Tidak boleh ada tempat bagi premanisme di Jawa Barat,” tegas kang Dedi.
Kang Dedi mengatakan, keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya telah mengganggu ketertiban dan rasa aman pelaku usaha. Bahkan aksi-aksi mereka disertai dengan intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan.
Di banyak daerah industri, terutama di Jabodetabek, ormas- ormas tertentu kerap ditemukan memaksakan keikutsertaan dalam proyek-proyek. Mulai dari memungut ‘uang keamanan’ hingga meminta jatah THR saat hari raya tiba.
“Praktik seperti ini tentunya menurunkan kepercayaan investor karena aksi intimidasi dan pemerasan mengganggu operasional usaha,” terang kang Dedi.
Terkait hal ini, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia melaporkan banyak investor resah dengan aksi-aksi ormas yang mengganggu operasional industri. Beberapa di antaranya melakukan demo, penyegelan, dan bahkan menuntut ‘jatah’ dalam pembangunan pabrik.
Akibatnya, banyak investasi yang batal masuk atau bahkan keluar dari kawasan industri.
Belum lagi fenomena ormas yang mengatasnamakan bagian dari debt collector melakukan eksekusi kendaraan warga yang menunggak cicilan.
“Kita sudah sering sekali mendengar debt collector memaksa mengambil kendaraan masyarakat di jalan, padahal urusan gagal bayar diselesaikan tidak dengan cara seperti ini. Praktik- praktik seperti itu sangat mengganggu stabilitas keamanan,” jelas Kang Dedi.
Kang Dedi menyoroti bagaimana aksi premanisme juga mengganggu masyarakat seperti meminta jatah kepada pedagang-pedagang di pasar hingga membuat aksi rusuh di beberapa fasilitas umum. Untuk itu, Kang Dedi mendukung ketegasan dari kepolisan termasuk Kapolda Jabar.
“Ketegasan dari Pak Kapolda Jabar akan memastikan praktik-praktik premanisme di Jabar dapat diminimalisir. Negara tidak boleh kalah dari kelompok yang melakukan kekerasan dan intimidasi. Harus ada sanksi yang tegas agar membuat ‘preman-preman’ ini jera,” sebutnya.
Secara jangka panjang, kang Dedi mendorong Pemerintah untuk merancang strategi yang menyentuh aspek legal, sosial, dan politik. Termasuk melakukan audit dan klarifikasi terhadap status hukum ormas yang terdaftar. ***Red
