Dejurnal.com, Garut – Ruang Komisi II DPRD Kabupaten Garut siang itu memanas. Garda Wartawan Kuat (GAWAT) yang diketuai Heru Sugimin, hadir bukan untuk basa-basi, melainkan untuk menagih kepastian kapan Jembatan Cirompang dan Jembatan Wareng benar-benar dibangun, jangan sekedar wacana yang digulirkan dari rapat ke rapat, Jumat(22/8/2025).
Audiensi yang dimulai pukul 13.30 WIB dihadiri Ketua Komisi II DPRD Garut, Suprih Rozikin, SH., MH, Anggota Komisi II : H. Imat Rohmat, S.I.P., M.M., Dindin Mauludin, dan Dadan Wandiansyah, S.IP, Kepala Dinas PUPR Garut, Dr. Agus Ismail, S.T., MT, Perwakilan Inspektorat, Camat Bungbulang dan Camat Pakenjeng.
Diskusi yang semula formal berubah menjadi forum kritis penuh tekanan. Masalah jembatan ternyata tidak hanya berhenti pada aspek teknis, melainkan juga tersendat karena lemahnya koordinasi antar-instansi.
Dua Titik Kritis yang dibongkar dalam audiensi tersebut
1. Jembatan Cirompang :
Komisi II DPRD menegaskan kepada pihak kecamatan agar segera berkoordinasi dengan para kepala desa terkait penyediaan lahan penghubung. Tanpa lahan yang legal dan jelas statusnya, proyek rawan mandek.
2. Jembatan Wareng:
Dinas PUPR diminta segera melakukan kajian teknis mendalam, terutama kondisi tanah dan struktur. Dibiarkan berlarut, kerusakan jembatan bukan hanya soal keterlambatan proyek, tetapi langsung berhubungan dengan keselamatan masyarakat yang masih menggunakannya setiap hari.
GAWAT menekankan bahwa pembangunan dua jembatan di selatan Garut bukan sekadar proyek beton, melainkan urat nadi pergerakan ekonomi dan akses hidup masyarakat. Terlambat berarti mengisolasi warga, memperlambat distribusi logistik, bahkan mempertaruhkan nyawa.
“Sampai kapan rakyat hanya mendengar janji manis? Jangan biarkan jembatan Cirompang dan Wareng jadi monumen kebohongan. Warga sudah terlalu sering dipertaruhkan keselamatannya hanya karena lambannya birokrasi.” tandas Heru dengan nada menyengat.
Audiensi ini memperjelas bahwa hambatan bukan terletak pada minimnya wacana, melainkan ketiadaan eksekusi konkret. Bahkan tercetus ucapan dari salah satu anggota DPRD kepada Kepala Dinas PUPR untuk mengganti kepala bidang yang dinilai kurang bagus dalam bekerja serta sulit berkoordinasi dengan legislatif.
Pada akhirnya, semua pihak kini dipaksa memilih dan menindaklanjuti hasil audiensi terkait Jembatan Cirompang dan Wareng dengan langkah nyata. Warga Bungbulang dan Pakenjeng masih menanti. Mereka tidak butuh seremonial, melainkan jembatan yang benar-benar berdiri kokoh berdiri.**Willy
