Dejurnal, Ciamis,- Sekitar 90 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ciamis Menggugat menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Senin (1/9/2025).
Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB itu, mahasiswa menggelar “Sidang Parlemen Jalanan” sebagai simbol kritik terhadap kinerja DPR dan DPRD.
Mereka secara bergantian menyampaikan orasi, membaca naskah tuntutan, hingga menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk memicu kericuhan, melainkan murni sebagai wadah aspirasi rakyat agar lebih didengar oleh wakilnya di parlemen.
Meski tuntutan utama ditujukan kepada DPRD, aksi mahasiswa mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Sekitar pukul 15.30 WIB, Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung menemui massa aksi di luar pagar DPRD.
Turut hadir Kapolres Ciamis, Dandim 0613 Ciamis, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, serta sejumlah pejabat terkait. Pertemuan berlangsung terbuka dan penuh dialog. Para pimpinan daerah duduk bersama mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi yang dibacakan dalam Sidang Parlemen Jalanan.
“Alhamdulillah aksi hari ini berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kami bersama Ketua DPRD dan Forkopimda menerima aspirasi yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa. Semua masukan ini akan kami teruskan ke DPRD Kabupaten Ciamis, DPR RI, hingga pemerintah pusat,” ungkap Bupati Herdiat.
Salah satu isu yang paling disorot mahasiswa adalah kenaikan pajak. Menanggapi hal tersebut Bupati secara tegas menyampaikan bahwa selama tujuh tahun terakhir tidak pernah ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Ciamis.
“Sampai hari ini, dan insya Allah hingga akhir masa jabatan saya, tidak akan ada kenaikan PBB. Sebaliknya, kami akan menggali potensi lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat,” tegasnya.
Herdiat menambahkan bahwa tujuan pemerintah daerah dan mahasiswa pada dasarnya sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Ciamis.
Dalam dokumen Sidang Parlemen Jalanan, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik tajam terhadap kinerja lembaga legislatif, di antaranya:
-Kehadiran DPR, sebagian anggota hanya hadir secara formal tanpa mengikuti sidang secara utuh.
-Kesejahteraan rakyat, masyarakat masih antre minyak goreng dan beras murah, sementara wakil rakyat sibuk dengan urusan politik.
-Utang negara, dianggap terus menumpuk, sementara DPR dinilai hanya menambah “utang moral” dengan janji-janji politik.
-Kebijakan legislasi, revisi undang-undang lebih sering mengutamakan kepentingan politik ketimbang kebutuhan rakyat.
-Fungsi pengawasan, lebih sibuk tampil di media dibanding mendengar suara konstituen.
-Gaya hidup DPR, dinilai jauh dari kehidupan masyarakat yang serba sulit, karena masih menikmati fasilitas mewah.
-Masa reses, yang seharusnya digunakan untuk turun ke rakyat, justru sering hanya diisi dengan janji lama, pemasangan baliho, dan politik uang.
Koordinator aksi menegaskan bahwa Aliansi Mahasiswa Ciamis Menggugat hadir bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan sebagai bentuk penyampaian suara rakyat.
Aksi berlangsung hingga sore hari dengan tertib, tanpa insiden berarti. Pesan yang dibawa mahasiswa sederhana namun tegas, setiap kebijakan pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar kepentingan politik sesaat. (Nay Sunarti)
