Dejurnal.com, Bandung – Meski ada pengurangan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp935 miliar dari Kementerian Keuangan ke Kabupaten Bandung, namun RAPBD Kabupaten Bandung 2026 tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hal ini ditandaskan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat membuka Bimtek PKK di Grand Sunshine Soreang, Rabu 1 Oktober 2025.
Bupati Bandung tetap optimistis penyesuaian TKD ini tidak akan berpengaruh terlalu signifikan terhadap pembangunan daerah. “Saya siap dan selalu optimistis meski ada penyesuaian TKD ini. Nanti kita buatkan skema APBD-nya, yang paling penting saya sepakat, belanja ini harus sesuai dengan keinginan kita bersama, yaitu berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.
Bupati juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal RAPBD 2026 secara akuntabel. “Insyaallah kita akan bahas secara komprehensif dan transparan. Nanti akan disampaikan hasilnya pada pembahasan akhir APBD kita di 2026,” ujarnya.
Selain itu, Kang DS juga akan tetap berupaya agar Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung bisa tetap terpenuhi.
“Beberapa pemerintah daerah di Jawa Barat sebenarnya sudah tidak bisa lagi membayarkan Tukin ASN-nya. Tapi insya Allah, Kabupaten Bandung tetap Bedas untuk bisa memberikan Tukin tahun depan. Karena itu kita akan bahas solusinya nanti di rapat kordinasi OPD,” kata dia
Untuk membayar gaji ASN saja sudah Rp2,5 triliun dari KUA PPAS 2026 sebesar Rp3,6 triliun. Namun berdasar Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S/62/PK/2025, Kabupaten Bandung hanya akan menerima TKD sebesar Rp2,6 triliun.
Sehingga akibatnya untuk anggaran belanja Tukin pegawai pun otomatis akan berkurang (bukan dipotong). “Tapi tergantung juga, kalau pendapatan ke depannya bisa meningkat, maka tukin pun tidak akan berkurang,” tukas bupati.
“Kalau kita lihat, memang ada pengurangan TKD, tapi ada potensi penggantinya, yaitu tiga program prioritas Presiden Prabowo. Kalau kita lihat secara keseluruhan, uang yang akan berputar di tahun 2026 ini kurang lebih sekitar Rp15 triliun dari ketiga program prioritas Pak Presiden tersebut,” kata dia.
Ketiga program prioritas tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya jika ketiga program tersebut mampu dikelola dengan baik, maka akan membuat perekonomian di Kabupaten Bandung berkembang pesat.
Dengan skema multiplier effect, jumlah itu bisa mencapai Rp150 triliun karena uang akan berputar di masyarakat. “Maka, kita harus bisa menangkap peluang dalam kondisi efisiensi ini serta merumuskn langkah-langkah penyesuaian agar tidak mengganggu agenda pembangunan yang sudah direncananakan,” tegasnya. * di
