deJurnal, Ciamis – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Nasdem, Heri Rafni Kotari, menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2025.
Kegiatan bertajuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 itu digelar di Aula Kecamatan Ciamis, Minggu (19/10/2025), dengan melibatkan 11 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasdem se-Kabupaten Ciamis.
Turut hadir Camat Ciamis Iyus Sunardi, unsur pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, serta puluhan kader Partai Nasdem dari berbagai kecamatan. Suasana kegiatan berlangsung interaktif dan penuh semangat kebersamaan.
Dalam sambutannya, Camat Ciamis Iyus Sunardi menyampaikan apresiasi atas kepedulian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap kondisi sosial dan pembangunan daerah.
Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci kemajuan daerah,” ujar Iyus.
Iyus menambahkan, Ciamis saat ini terus berupaya menjaga stabilitas sosial dan lingkungan, terutama menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika sosial yang kian kompleks.
Iyus mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga, menjaga solidaritas sosial, serta menghidupkan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal.
“Program Maghrib Mengaji harus terus digiatkan. Ini bagian dari membangun karakter anak bangsa sejak dini,” tegasnya.
Iyus juga menyinggung capaian Ciamis sebagai kota kecil terbersih se-ASEAN, hasil kerja keras dan gotong royong masyarakat.
“Prestasi itu lahir dari kebersamaan. Pemerintah hanya memfasilitasi, tetapi warga yang menjadi ujung tombaknya,” ucapnya.
Sementara itu, Heri Rafni Kotari dalam pemaparannya menjelaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan publik dan pengelolaan anggaran daerah.
Ia menyebutkan bahwa secara nasional, APBN 2026 direncanakan mencapai Rp3.000 triliun dengan kebutuhan belanja sekitar Rp3.800 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp800 triliun.
Kondisi itu, katanya, berpengaruh langsung terhadap alokasi transfer ke daerah, termasuk Kabupaten Ciamis.
“Anggaran pusat semakin ketat. Karena itu, daerah harus kreatif mengelola potensi lokal,” ujar Heri.
Menurut Heri Rafni, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berpihak pada rakyat dan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas publik.
“Nasdem mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan partisipatif. Pengawasan harus dilakukan dari hulu hingga hilir,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Heri juga menyoroti potensi besar Kabupaten Ciamis di sektor pertanian organik.
Ia menilai program Ciamis Kabupaten Organik yang dicanangkan pemerintah daerah perlu mendapat dukungan luas dari masyarakat dan kader Partai Nasdem.
“Kita punya lahan produktif, petani tangguh, dan komunitas yang peduli lingkungan. Ini modal menuju kemandirian pangan,” ungkapnya.
Heri mendorong agar petani muda berani berinovasi dan mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan berbasis teknologi digital dan pemasaran daring.
“Jika dikelola profesional, hasil pertanian organik Ciamis bisa menembus pasar nasional bahkan ekspor,” ujarnya.
Selain isu ekonomi, Heri juga menyinggung pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem dan bencana alam, yang kini semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
“Kita harus membangun budaya tangguh bencana, bukan hanya menunggu bantuan pemerintah,” ucapnya.
Heri Rafni mengajak seluruh kader dan struktur Partai Nasdem di Ciamis untuk terus memperkuat konsolidasi organisasi dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.
“Kader Nasdem harus hadir di tengah rakyat. Kita dengarkan aspirasi mereka dan bantu wujudkan solusi nyata,” katanya.
Lebih lanjut Heri menegaskan, Partai Nasdem tidak hanya berperan dalam politik elektoral, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat.
“Nasdem bukan hanya bicara kekuasaan, tapi bagaimana menghadirkan perubahan yang konkret,” tutur Heri.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab antara masyarakat dan legislator, membahas berbagai persoalan aktual seperti pembangunan infrastruktur desa, ketenagakerjaan, hingga peluang investasi daerah.
Suasana diskusi berlangsung hangat, mencerminkan semangat keterbukaan dan aspirasi publik yang ingin perubahan nyata di daerah.
“Kami senang bisa berdialog langsung. Banyak masukan dari masyarakat yang akan kami bawa ke DPRD,” pungkas Heri Rafni (Nay Sunarti)
