Ciamis, deJurnal,- Arah pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 semakin jelas setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis menggelar Sidang Paripurna untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 sekaligus menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026.
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan dihadiri anggota seluruh komisi, Sekretaris Daerah, pimpinan BUMN/BUMD, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Sidang tersebut menjadi momentum penting penyelarasan kebijakan regulasi dan arah anggaran, memastikan pondasi pembangunan 2026 berjalan selaras antara eksekutif dan legislatif.
Sebelum penyampaian pandangan pemerintah daerah, DPRD dan Pemkab Ciamis terlebih dahulu menyelaraskan kerangka Propemperda dan struktur anggaran sebagai langkah penguatan tata kelola pembangunan tahun depan.
Dalam sambutannya, Bupati Ciamis memberikan apresiasi atas komunikasi konstruktif antara legislatif dan eksekutif selama pembahasan berlangsung.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh unsur DPRD yang telah membangun komunikasi dan koordinasi efektif. Sinergi ini menjadi komitmen bersama menghadirkan regulasi yang terencana dan sistematis bagi Kabupaten Ciamis,” ujar Bupati.
Terdapat 11 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2026, terdiri dari 6 usulan eksekutif dan 5 usulan inisiatif DPRD. Bupati menegaskan bahwa keberagaman gagasan ini menjadi kekuatan dalam menyusun arah kebijakan daerah.
“Rancangan Perda dari pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD sama-sama memperkaya arah kebijakan. Ini menunjukkan bahwa kita berjalan seiring memajukan Tatar Galuh Ciamis,” tegasnya.
Adapun usulan Pemerintah Daerah (6 Raperda):
1. Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 7/2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Perubahan atas Perda Nomor 11/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Pencabutan 6 (enam) Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan.
4. Perubahan atas Perda Nomor 4/2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
5. Perubahan atas Perda Nomor 7/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Penyelenggaraan Sanksi Kerja Sosial.
Dan usulan Inisiatif DPRD (5 Raperda):
1. Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
2. Perubahan atas Perda Nomor 10/2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
3. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
4. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Bupati menegaskan bahwa seluruh rancangan tersebut memiliki nilai strategis untuk memperkuat tata kelola serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Masih dalam forum yang sama, Bupati juga menyampaikan struktur APBD 2026 dengan komposisi:
– Pendapatan Daerah: Rp2,329 triliun
– Belanja Daerah: Rp2,479 triliun
– Pembiayaan Netto: Rp150 miliar
Ia menekankan bahwa situasi fiskal ini mengharuskan pemerintah menentukan skala prioritas secara ketat.
“Pendapatan yang belum sepenuhnya menutupi kebutuhan belanja menuntut kita lebih bijak. Belanja daerah harus diarahkan pada urusan wajib, mandatory spending, serta pemenuhan standar pelayanan minimal,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa arah kebijakan 2026 dipusatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Raperda APBD 2026 akan segera diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi. Pemkab dan DPRD selanjutnya wajib menyempurnakan hasil evaluasi tersebut maksimal tujuh hari kerja sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sidang paripurna sekaligus menegaskan soliditas hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Ciamis untuk tahun 2026 yang lebih progresif, terukur, dan berkelanjutan. (Nay Sunarti)
