Dejurnal com, Bandung – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung tahun ini belum tercapai, dari rencana Rp2,2 triliun, capaian saat ini baru berada di angka Rp1,5 triliun atau kurang sekitar Rp700 miliar.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna menekankan pentingnya stabilitas fiskal dan penguatan kinerja pendapatan daerah pada Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung yang digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung, Kamis (20/11).
Ia menyampaikan bahwa total pendapatan Kabupaten Bandung tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp7,3 triliun dan hingga hari ini, realisasinya telah menembus angka Rp6,08 triliun atau sekitar 83%.
“Ini menandakan bahwa pengurangan APBD 2026 berawal dari tahun 2025. Ada proyeksi pengurangan meski sudah menggabungkan PAD dan dana TKD (transfer ke daerah) dari pemerintah pusat yang juga berkurang,” jelasnya.
“Setelah kita bedah, kenapa PAD tidak begitu menggembirakan karena ada perubahan beberapa regulasi. Di antaranya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) atau rumah subsidi yang bebas PPB, padahal itu seharusnya berpotensi menghasilkan pendapatan Rp27 miliar. Akibatnya, ada penyesuaian tunjangan kinerja bagi ASN Kabupaten Bandung,” ungkapnya.
Kang DS juga meminta seluruh kepala perangkat daerah agar lebih cermat dalam mengusulkan kebutuhan anggaran serta tidak memaksakan permohonan anggaran ke DPRD.
“Saya titip jangan menjanjikan atau memaksakan permohonan anggaran, kecuali para kepala dinas bisa mencari potensi baru PAD,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong OPD untuk terus memetakan potensi fiskal, termasuk peluang pariwisata di wilayah Pacira setelah terbitnya RDTR. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan riil dan peluang pengembangan ekonomi.
Pada kesempatan itu, ia pun menyinggung insentif fiskal sebesar Rp6,5 miliar yang diterima Kabupaten Bandung. Dana tersebut diarahkan untuk program-program prioritas lintas sektor.
“Kita nilai, silakan Dinas Pertanian saya kasih uang ini, tapi saya ingin ada gerakan menanami halaman rumah. Buktikan hasilnya! Lalu saya ingin masyarakat bisa memelihara ayam petelur untuk cadangan pangan di tingkat rumah tangga,” tuturnya.
Kang DS yang juga ketua AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi) memberi perhatian khusus pada kondisi sanitasi sekolah yang menurutnya belum layak. Ia berharap insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Dinas Pendidikan, terutama kebutuhan air di sekolah tolong diperbaiki. Saya lihat masih banyak sekolah yang sanitasinya tidak layak,” ujarnya.
Pada rapat tersebut, Kang DS juga memaparkan sejumlah laporan dari media sosial terkait keluhan warga, termasuk banjir di wilayah Tegalluar serta kabel listrik yang semrawut di sejumlah titik. Ia meminta camat dan dinas terkait untuk segera melakukan penanganan.
“Jangan sampai masyarakat terus mengeluh di media sosial, tapi tidak ada solusi,” tegasnya.
Menutup arahannya, Kang DS meminta seluruh OPD untuk menyiapkan program kerja 2026 yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.***d
