Dejurnal.com, Bandung – Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj.Renie Rahayu Fauzi,S.H menyebut banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Bandung menjadi menjadi tantangan terberat yang dihadapi 55 wakil rakyat Kabupaten Bandung periode 2024 -2029.
Selain banjir, menurut Renie tantangan anggota DPRD Kabupaten Bandung ialah tekanan anggaran dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi dana tranfer ke daerah (TKD) sekitar Rp 1 triliun. Hal ini berdampak pada semua sektor, termasuk dalam penanggunalan bencana banjir.
“Penanganan banjir itu menjadi tantangan terberat bagi kami, apalagi menjelang akhir tahun 2025 bencana itu terus berulang dan tidak hanya banjir tetapi juga longsor yang sampai menelan korban jiwa,” jelas Politisi PKB ini dengan nada haru, Rabu (31/12/2025).
Karenanya, kata Renie, pihaknya mendesak Bupati Bandung agar mengevaluasi Perangkat Daerah (PD) yang terkait.
Selain itu, DPRD juga mengawal sekaligus mengawasi kegiatan normalisasi drainase, reboisasi lahan-lahan kritis dan mengawasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) 2025 yang digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Bandung.
“Berkurangnya TKD memaksa kita harus melakukan efisiensi super ketat. Namun, DPRD fokus pada program prioritas yang pro rakyat serta beberapa urusan wajib agar roda pembangunan di Kabupaten Bandung tetap berjalan,” katanya.
Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Bandung ini, secara umum isu yang menjadi perhatian DPRD sepanjang tahun 2025, diantaranya pengelolaan Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan proyek infrastruktur dan penanganan isu lingkungan, khususnya banjir, sampah serta pelayanan publik lainnya, seperti Pendidikan, Kesehatan, tramfortasi serta parkir.
Kinerja DPRD terasa langsung oleh masyarakat
Meski banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kinerja dari para wakil selama kurun waktu 2025 bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti dukungannya terhadap program-program sosial, Pembangunan infrastruktur yang disusul dengan elektronik pokok-pokok pikiran (e-pokir) DPRD Kabupaten Bandung.
“Selain itu, kami juga aktif mengawal anggaran yang digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG). DPRD menlilai program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak sekolah dan keluarga kurang mampu,”ujarnya.
Selain itu, DPRD juga mengawal program Sekolah Rakyat. Di Kabupaten Bandung sekolah itu baru dibangun dua unit, diantaranya di Kecamatan Kutawaringin.
Menurut Renie, dewan menyambut baik hadir program tersebut, karena selain akan meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung, juga anak-anak dari keluarga kurang mampu akan mendapat pendidikan tidak hanya gratis tetapi fasilitasnya pun refresentatif.
Kemudian BPJS kesehatan juga menjadi perhatian DPRD, bahkan dipenghujung tahun 2025 DPRD melahirkan Perda yang mengatur tentang BPJS PBI (BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah) agar sesuai dengan DTSN dan tepat sasaran. DPRD juga mendukung kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan serta mengawasi program prioritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
“Semua yang dilaksanakan DPRD di Tahun 2025 bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam memenuhi pelayanan dasar yang lebih baik. Penurunan beban ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas hidup yang disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Bandung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Renie mengatakan, selama tahun 2025 DPRD Kabupaten Bandung telah melahirnya 11 peraturan daerah (Perda) yang 6 diantaranya merupakan inisiatif DPRD. Salah satu Perda inisiatif itu tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Bandung.
Perda itu dibuat, ujarnya, untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya narkoba.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKB ini mengatakan DPRD memiliki peran penting dalam mengawal APBD agar berpihak pada kepentingan Masyarakat. Sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah yang menjelaskan DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan.
Harapan di tahun baru
Memasuki Tahun 2026, kata Renie, DPRD telah menetapkan beberapa target yang disesuaikan dengan fiskal daerah.
Dengan anggaran yang super hemat, DPRD tetap medorong pemerintah daerah untuk tetap fokus pada akuntabilitas dan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Yang menjadi prioritas utama, yakni subsidi dan bantuan sosial masyarakat, seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, modal usaha dan pelatihan ketenagakerjaan.
Prioritas lainnya, beasiswa bagi siswa miskin, rumah tidak layak huni (rutilahu), ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Targetnya untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, mendorong kemandirian keluarga dan pemerataan kesejahteraan secara tranfaran dan tepat sasaran.
Di bidang infrastruktur, ujar Renie, DPRD memprioritaskan pada perbaikan dan pemerliharaan jalan serta infrastruktur dasar yang inklusif. Program lainnya yang telah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2026, diantaranya Pembangunan SDM berkualitas dan berakhlak, tata kelola pemerintahan transformatif, perekonomian inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berbasis partisipasi publik dengan kearipan lokal serta berwawasan lingkungan.
“Meskipun adanya penurunan TKD tapi kami berharap di 2026 pembangunan di Kabupaten Bandung tetap berjalan dengan manajemen keuangan yang lebih efisien, kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah. Seluruh program prioritas dapat berjalan secara optimal demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bedas,” katanya.* dj
