CIAMIS,- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 mulai memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
Tekanan fiskal yang mendorong kebijakan efisiensi belanja daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya dirasakan di lingkungan pemerintahan, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi warga, khususnya di Pasar Manis Ciamis.
Pantauan di pasar tradisional terbesar di Kabupaten Ciamis tersebut menunjukkan aktivitas jual beli yang cenderung melambat.
Suasana pasar tampak lebih lengang dibandingkan hari-hari normal, dengan transaksi yang berlangsung dalam skala kecil.
Hal itu dirasakan Haji Soleh, salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Manis Ciamis, Ia mengungkapkan penurunan omzet akibat berkurangnya jumlah pembeli.
Banyak warga memilih membeli kebutuhan pokok dalam jumlah terbatas, setengah kilogram bahkan seperempat kilogram, sebagai strategi menyesuaikan pengeluaran di tengah melemahnya daya beli.
“Sekarang pembeli sepi. Kalau pun ada, belinya sedikit-sedikit, setengah kilo atau seperempat. Biasanya tukang bakso beli lima kilo, sekarang paling satu kilo, maksimal dua kilo,” ujarnya. Senin (26/01/2026) 
Sebagai pedagang, Haji Soleh mengaku tidak memahami secara rinci istilah fiskal seperti APBD atau PAD. Namun, dampak kebijakan keuangan daerah ia rasakan langsung dalam keseharian.
“Saya nggak ngerti soal APBD atau PAD. Yang saya tahu dagangan sepi. Harapannya, uang daerah dipakai sebaik-baiknya untuk masyarakat kecil,” tuturnya.
Kondisi serupa dialami pedagang buah-buahan. Lapak jeruk, pisang, apel hingga pepaya tampak tertata rapi, namun jumlah pembeli terbatas. Beberapa pedagang mengaku dagangan sering tersisa hingga banyak yang membusuk.
“Buah juga sepi. Paling beli satu-dua, itu pun ditawar,” kata seorang pedagang buah.
Tekanan ekonomi juga dirasakan dari sisi konsumen. Rani, seorang aparatur sipil negara (ASN), mengaku kini harus lebih cermat mengatur pengeluaran rumah tangga.
“Belanja sekarang secukupnya saja. Harus pintar-pintar atur,” ujarnya.
Sementara itu, Della, pegawai swasta, menilai kenaikan biaya hidup tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan.
“Gaji naiknya pelan, tapi biaya hidup makin mahal,” katanya.
Menurut Della, masyarakat kelas menengah berada pada posisi rentan. Tidak termasuk kelompok penerima bantuan sosial, namun terdampak langsung ketika daya beli menurun dan harga kebutuhan pokok meningkat.
Isu defisit APBD dan keterbatasan PAD turut menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga. Della menilai pengelolaan keuangan daerah memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Kalau APBD defisit, ujung-ujungnya daerah harus cari pemasukan. Yang paling terasa ke masyarakat ya dari pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Sebagai wajib pajak daerah, ia berharap pengelolaan PAD dilakukan secara hati-hati dan transparan.
“Bukan menolak bayar pajak daerah, tapi ingin yakin uang yang disetor benar-benar dikelola dengan baik, bukan hanya untuk menutup defisit,” ucapnya.
Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, yang mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit sekitar Rp150 miliar.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari, Kamis (22/1/2026), dan kembali ditegaskan saat kegiatan serupa di Kecamatan Panawangan, Senin (26/1/2026).
Bupati menjelaskan, tekanan fiskal daerah dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan serta kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Selain itu, pada periode 2025–2026 Kabupaten Ciamis tidak lagi menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selama bertahun-tahun sebelumnya mencapai Rp200 hingga Rp300 miliar per tahun.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan efisiensi belanja di berbagai sektor, termasuk belanja operasional.
Langkah penghematan juga terlihat di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis, dengan pembatasan penggunaan listrik di sejumlah koridor dan ruangan.
Di tengah tekanan fiskal, tantangan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah menjaga keseimbangan antara penyehatan APBD, optimalisasi PAD, dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebab, ketika APBD terguncang, dampaknya tidak hanya tercermin dalam angka-angka laporan keuangan, tetapi juga terasa langsung dalam kehidupan warga sehari-hari dari pasar tradisional hingga meja makan keluarga. (Nay Sunarti)
