Dejurnal.com, Sukabumi – Persoalan konflik agraria di Indonesia seolah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja, terutama ketika masa berlaku izin hak atas tanah perusahaan besar mendekati titik akhir. Salah satunya yang kini tengah menjadi sorotan adalah polemik perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Papan Mas yang berlokasi di Desa Sukamaju.
Warga masyarakat Desa Sukamaju meminta pemerintah khususnya kepada Kementerian ATR/BPN untuk tidak memperpanjang izin tersebut demi keadilan sosial.
Masyarakat di sekitar wilayah operasional PT Papan Mas tidak sekadar berteriak tanpa alasan. Penolakan ini adalah akumulasi dari kekecewaan yang telah tertanam selama puluhan tahun.
Informasi yang dihimpun dejurnal.com di lapangan, pemantik utama warga Desa Sukamaju menolak perpanjangan HGU karena dari minimnya kontribusi perusahaan terhadap lingkungan hingga adanya dugaan penelantaran lahan yang seharusnya bisa dikelola oleh rakyat.
Ketimpangan penguasaan lahan menciptakan jurang pemisah antara korporasi dan warga sekitar. Masyarakat merasa bahwa masa berlaku HGB yang akan habis adalah momentum “kemerdekaan” untuk mengembalikan fungsi tanah kepada rakyat.
Kepala Desa Sukamaju sSebagai garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan warga, menyuarakan hal yang sama dan menyatakan keprihatinan karena Desa Sukamaju merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak oleh keberadaan lahan PT Papan Mas.
Selama ini pihak desa sering menerima keluhan dari masyarakat mengenai sulitnya akses dan pengembangan desa karena terbentur oleh klaim lahan HGB perusahaan.
”Kami di Pemerintah Desa Sukamaju berdiri bersama warga. Kami menyaksikan sendiri bagaimana lahan tersebut justru menjadi penghambat bagi program-program pembangunan desa yang sifatnya mendesak. Jika izin ini diperpanjang tanpa ada perubahan nyata, maka kesejahteraan warga kami akan tetap stagnan,” ujar Kepala Desa Sukamaju, Senin (16/2/2025).
Kepala Desa juga menyoroti masalah CSR (Corporate Social Responsibility) yang dianggap sangat minim.
“Keberadaan perusahaan besar di wilayah desa seharusnya membawa perubahan positif bagi infrastruktur dan ekonomi desa, namun yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat merasa seperti “penonton di tanah sendiri”,” katanya.
