Dejurnal.com, Garut – Komisi II DPRD Kabupaten Garut melakukan kunjungan kerja ke lokasi bencana pergerakan tanah di Desa Telagawangi, Kecamatan Pakenjeng, Kamis (5/3/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons cepat atas laporan masyarakat terkait terjadinya retakan tanah yang mengancam permukiman warga.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadan Wandiansyah, bersama anggota Komisi II dari Fraksi PKS, H. Hikmat Purjana, turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi terkini serta memastikan langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Dadan Wandiansyah menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diterima mengenai adanya pergerakan tanah yang cukup serius di wilayah tersebut.
“kami dari Komisi II DPRD Kabupaten Garut, saya Dadan Wandiansyah dari Fraksi PDI Perjuangan bersama Pak Haji Hikmat Purjana dari Fraksi PKS melakukan kunjungan kerja terkait adanya informasi pergerakan tanah di Desa Telagawangi, Kecamatan Pakenjeng,” ujarnya, Kamis (5/3/2025)
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, bencana pergerakan tanah tersebut berdampak pada sekitar 130 kepala keluarga yang tersebar di beberapa kampung, di antaranya Kampung Sawah Jengkol, Kampung Sabuku, serta satu kampung lainnya di wilayah Desa Telagawangi.
Dadan menjelaskan bahwa retakan tanah yang terjadi cukup mengkhawatirkan. Di beberapa titik bahkan ditemukan penurunan tanah hingga mencapai sekitar satu meter. Retakan tersebut tidak hanya terjadi di area lahan terbuka, tetapi juga merambat hingga ke area permukiman warga.
“Dari hasil pemantauan tadi terlihat adanya retakan tanah yang cukup besar. Bahkan di beberapa titik terjadi penurunan tanah hingga sekitar satu meter. Retakan tersebut menjalar seperti urat-urat yang masuk hingga ke dalam rumah-rumah warga,” jelasnya.
Akibat pergerakan tanah tersebut, sejumlah bangunan rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan berat. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Dadan juga mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 14 rumah yang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditempati. Oleh karena itu, warga yang tinggal di rumah-rumah tersebut harus segera mendapatkan penanganan dan solusi tempat tinggal sementara.
“Dari data sementara, terdapat sekitar 14 rumah yang sudah tidak bisa lagi ditempati. Kondisinya sudah sangat membahayakan sehingga perlu segera dilakukan penanganan cepat bagi warga yang terdampak,” katanya.
Komisi II DPRD Garut pun mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan darurat, khususnya melalui Dinas Sosial Kabupaten Garut, agar kebutuhan dasar warga terdampak dapat segera terpenuhi.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengusulkan kajian teknis kepada pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) guna mengetahui penyebab pasti terjadinya pergerakan tanah tersebut.
Menurut Dadan, hasil kajian dari PVMBG sangat penting karena akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang.
“Saat ini lokasi bencana sudah diusulkan untuk diteliti oleh pihak PVMBG. Kita ingin mengetahui secara ilmiah apa sebenarnya penyebab terjadinya pergerakan tanah ini, serta rekomendasi penanganan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia berharap, setelah rekomendasi dari PVMBG diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Garut dapat segera mengambil langkah konkret, termasuk kemungkinan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat.
“Kami berharap setelah ada rekomendasi dari PVMBG, pemerintah daerah bisa segera mengambil kebijakan melalui anggaran BTT Kabupaten Garut untuk penanganan cepat bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Dadan juga berharap agar bencana pergerakan tanah ini tidak terus meluas dan masyarakat yang sudah terdampak bisa segera mendapatkan penanganan yang layak dan aman.
“Mudah-mudahan bencana ini tidak meluas lagi dan warga yang terdampak bisa segera mendapatkan penanganan yang cepat serta solusi yang terbaik dari pemerintah,” pungkasnya.***Willy
