Dejurnal.com, Garut – Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, menegaskan pentingnya kehadiran aktif pemerintah di media sosial sebagai bagian dari transparansi dan komunikasi publik. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai Dejurnal.com di depan Kantor Bupati Garut, Rabu (22/4/2026), usai mengikuti rapat internal yang membahas strategi komunikasi pemerintah di era digital.
Dalam keterangannya, ia menyoroti masih lemahnya penyampaian informasi kinerja pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi ini memicu persepsi negatif publik yang kerap menilai pemerintah tidak bekerja atau terkesan pasif.
“Sekarang masyarakat itu sering menebak-nebak, ‘apa sih kerja pemerintah? kok diam saja?’ Padahal masalahnya bukan tidak bekerja, tapi tidak tersampaikan. Tidak diinformasikan ke publik, terutama di media sosial,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa setiap perangkat daerah atau SKPD tidak boleh hanya mengandalkan figur kepala daerah, seperti bupati, dalam menyampaikan informasi kepada publik. Justru, menurutnya, seluruh jajaran pemerintah harus ikut aktif memberikan klarifikasi, menjawab komentar masyarakat, hingga merespons isu yang berkembang.
“Balas komentar itu penting, menanggapi isu itu penting. Jangan hanya bupatinya saja yang bicara. SKPD juga harus hadir, harus berani menjelaskan dan memberikan pembelaan terhadap apa yang sudah dikerjakan,” tegasnya.
Selain membahas komunikasi publik, Wakil Bupati juga menyinggung dinamika internal pemerintahan, termasuk wacana terkait posisi Sekretaris Daerah (Sekda). Ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah masih fokus pada kinerja yang berjalan dan penyelesaian tugas-tugas prioritas.
Terkait kriteria calon Sekda ke depan, ia menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, calon harus memenuhi persyaratan administratif, seperti usia dan ketentuan formal lainnya. Namun yang paling utama, menurutnya, adalah rekam jejak kinerja.
“Saya melihatnya dari kinerja. Pernah jadi kadis, asda, atau jabatan lain itu dilihat seberapa aktif, seberapa besar peran dan kontribusinya terhadap instansi yang dipimpinnya,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga menekankan aspek karakter kepemimpinan. Sosok Sekda, menurutnya, harus memiliki ketenangan dalam bersikap, namun tetap memiliki semangat juang yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan birokrasi, khususnya di Kabupaten Garut.
“Harus tenang, tapi juga pejuang. Karena di Garut ini butuh orang yang benar-benar siap berjuang,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Garut mulai memberi perhatian serius pada strategi komunikasi publik berbasis digital, sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat citra kinerja pemerintah di mata publik.***Willy
