Dejurnal.com, Bandung- Ditengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, seluruh kepala desa di Kabupaten Bandung harus memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bandung Ali Syakieb saat membuka Sosialisasi Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa bagi wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I di Ciwidey Valley, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Selasa 14 Juli 2026.
Menurut Ali, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperkuat pembangunan desa di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
“Ini sangat penting karena menjadi salah satu bentuk komitmen kita bersama untuk memperkuat pembangunan desa di seluruh wilayah Kabupaten Bandung,” katanya.
Menurut Ali, setiap kepala desa pada dasarnya memiliki niat baik untuk membangun desanya. Namun, niat tersebut harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap prosedur dan administrasi pemerintahan yang berlaku.
“Komitmen menjadi kepala desa adalah ingin membangun desa. Niat baik itu harus selaras juga dengan prosedur administrasi,” katanya.
Ia menyoroti masih banyaknya persoalan administrasi yang berujung pada kepala desa menjadi pihak yang paling sering disalahkan ketika terjadi kekeliruan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Realitanya, kalau ada kesalahan atau kekurangan apa pun di pemerintahan desa, yang sering disalahkan adalah kepala desa,” ucapnya.
Karena itu, Ali berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan kapasitas kepala desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi.
“Saya berharap melalui kegiatan sosialisasi ini para kepala desa bisa lebih meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel,” ujar Ali.
Ali juga mengingatkan agar pemerintah desa semakin cermat menyusun skala prioritas penggunaan APBDes. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dijawab dengan penguatan manajemen dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Saya minta kepada seluruh kepala desa, dengan APBDes yang terbatas karena efisiensi, manajemen skala prioritas harus diperkuat. Setiap turun ke lapangan, lihat realitas di tengah masyarakat dan tentukan program apa yang benar-benar harus diutamakan oleh desa,” pungkasnya.***Sopandi
