Dejurnal.com, CIAMIS. Sebanyak 18 sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Ciamis telah terakomodasi dalam pengajuan program revitalisasi satuan pendidikan.
Sementara itu, sebagian pengajuan lainnya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan program tersebut.
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Aris Gunanto, M.Pd.Si., mengatakan, dari total 28 sekolah yang masuk dalam pengajuan, sebanyak 18 sekolah telah terakomodasi. Adapun sisa pengajuan lainnya belum memperoleh kepastian realisasi.
Menurut Aris, pihaknya masih menunggu informasi dari pemerintah pusat mengenai kemungkinan realisasi pengajuan yang belum terakomodasi, apakah akan dilaksanakan pada 2026 atau berlanjut ke 2027.
“Untuk sekolah yang sudah mengajukan tetapi belum terakomodasi, sementara menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kelanjutan program tersebut,” ujar Aris Rabu (14/10/2026)
Di tengah proses tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan revitalisasi di sekolah-sekolah penerima program.
Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
Aris menjelaskan, pengawasan lapangan dilaksanakan melalui pembagian tiga tim yang bertugas secara bergiliran ke sejumlah wilayah di Kabupaten Ciamis.
Dengan pola tersebut, perkembangan pekerjaan fisik di masing-masing sekolah dapat diketahui secara bertahap.
“Tim dibagi menjadi tiga dan dijadwalkan secara bergiliran. Misalnya, bulan ini ada yang bertugas ke wilayah utara, kemudian bergeser ke wilayah selatan,” katanya.
Berdasarkan laporan yang diterima hingga Oktober 2026, progres pekerjaan fisik setiap sekolah masih bervariasi. Ada sekolah yang telah menyelesaikan pekerjaan tahap pertama dengan capaian 100 persen, sedangkan sekolah lainnya masih berada pada kisaran 60 persen. Beberapa sekolah bahkan dilaporkan baru mencapai sekitar 20 persen.
Perbedaan progres tersebut dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dimulai secara bersamaan. Karena itu, setiap sekolah memiliki perkembangan dan jadwal penyelesaian yang berbeda sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS).
Aris menyebutkan, berdasarkan jadwal dalam PKS, pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat pada November 2026.
Adapun Desember menjadi waktu untuk penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan program.
Ia menambahkan, pencairan dana tahap kedua berkaitan dengan pencapaian progres fisik pekerjaan sebesar 50 persen.
Oleh karena itu, sekolah penerima harus memperhatikan perkembangan pekerjaan agar pelaksanaan program berjalan sesuai tahapan yang dipersyaratkan.
Disdik Ciamis, lanjutnya, tidak hanya mengandalkan laporan administratif dari sekolah, tetapi juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan.
Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pekerjaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan mengenai penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana pekerjaan yang telah disetujui.
Akurasi Data Kerusakan Jadi Perhatian
Selain mengawasi pelaksanaan pekerjaan, Disdik Ciamis juga mendorong sekolah untuk memastikan data kondisi bangunan tercatat secara akurat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Menurut Aris, data tingkat kerusakan bangunan menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam proses penilaian pengajuan program revitalisasi.
Karena itu, sekolah perlu memastikan data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi fisik bangunan di lapangan.
Sebelum pengajuan dilakukan, pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan Disdik untuk memperoleh penilaian kondisi kerusakan bangunan.
Hasil penilaian tersebut kemudian menjadi bagian dari dokumen pendukung yang digunakan dalam proses pengajuan sesuai mekanisme yang berlaku.
Aris menilai, ketepatan pengisian data oleh operator sekolah juga perlu mendapat perhatian.
Pembaruan data yang tidak sesuai atau persentase kerusakan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dapat memengaruhi proses penilaian calon penerima program.
Karena itu, sekolah yang belum terakomodasi diharapkan tidak hanya menunggu keputusan pemerintah pusat, tetapi juga memastikan kelengkapan administrasi dan keakuratan data sarana prasarana yang dimiliki.
“Sekolah perlu memperhatikan kondisi bangunannya dan memastikan data kerusakan yang dimasukkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika ada pembaruan, silakan dikoordinasikan agar data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi sekolah,” jelasnya.
Melalui pengawasan berkala dan pembaruan data yang akurat, Disdik Ciamis berharap program revitalisasi satuan pendidikan dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat SMP.
Sementara itu, sekolah yang pengajuannya belum terakomodasi masih harus menunggu kepastian lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai kelanjutan program.
Disdik Ciamis akan terus melakukan koordinasi sesuai kewenangannya agar informasi terkait program tersebut dapat diteruskan kepada sekolah yang membutuhkan. (Nay Sunarti)
