• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Jumat, November 20, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

Bahas Sengketa Lahan Desa Pananjung, Komisi III DPRD Garut Terima Audiensi Warga.

bydejurnalcom
Jumat, 20 November 2026
Reading Time: 3 mins read
Bahas Sengketa Lahan Desa Pananjung, Komisi III DPRD Garut Terima Audiensi Warga.
ShareTweetSend

dejurnal.com, Garut – Komisi III DPRD Kabupaten Garut tengah menerima sekelompok warga masyarakat yang tergabung dalam Cipanas Bersatu ( CIBER).

Mereka sampaikan aspirasi mengenai persengketaan tanah. Audiensi berlangsung di ruang rapat komisi III, DPRD Garut, jumat (20/11/2026).

Dalam kesempatan audiensi berlangsung, selain sejumlah warga Cipanas Bersatu hadir pula dari sekelompok Organisasi Perangkat Desa (OPD),dan intansi yang bersangkutan pada persoalan tersebut

BacaJuga :

Rumah Dilalap Api, Lansia 81 Tahun di Cikajang Kehilangan Tempat Tinggal, Yudha Puja Turnawan Ulurkan Bantuan

Golkar Ciamis Gelar Musda XI, Pemkab Dorong Sinergi Pembangunan

Bejat! Suami di Garut Diduga Jual Jasa Seks Istri Lewat MiChat, Raup Rp50 Ribu Tiap Transaksi

Pertemuan menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai persoalan administrasi dan status hukum tanah yang dipersoalkan.

Demikian juga hal itu disampaikan warga dalam audiensi tersebut, yakni terdapat ada dua persoalan utama yang menjadi pembahasan.

Pertama, sengketa tanah yang berkaitan dengan SHM Nomor 264 Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler. Kedua, keberatan warga atas penolakan permohonan informasi publik dan dokumen administrasi pertanahan yang diajukan kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Garut.

Pertemuan ini dihadiri Ketua Komisi III DPRD Garut, Aji Kurnia, bersama anggota Komisi III, Asep Mulyana. Turut hadir perwakilan Inspektorat Kabupaten Garut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Hukum Setda Garut, Camat Tarogong Kaler, Lurah Pananjung, serta perwakilan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Garut.

Sementara itu, pihak penyampai aspirasi diwakili oleh jajaran CIBER yang dipimpin langsung Ketua CIBER, Aditya Pribedi.

Komisi III Minta Camat Lakukan Kajian Awal

Berdasarkan berita acara hasil audiensi, Komisi III DPRD Garut menyepakati langkah awal berupa kajian terhadap persoalan tanah tersebut oleh Camat Tarogong Kaler.

Hasil kajian nantinya diminta disampaikan kepada Komisi III DPRD Garut untuk menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut bersama instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan.

Dalam berita acara tersebut ditegaskan:

“Untuk penyelesaian masalah tanah ini agar dikaji terlebih dahulu oleh Camat Tarogong Kaler dan hasilnya untuk disampaikan pada Komisi III yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mengundang BPN Kab. Garut.”

Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal dalam mendorong penyelesaian persoalan yang disampaikan masyarakat. DPRD tidak serta-merta mengambil kesimpulan mengenai keabsahan SHM Nomor 264, melainkan memilih meminta kajian terlebih dahulu dari pemerintah kecamatan.

Langkah ini penting agar persoalan yang berkembang dapat ditelusuri melalui data, dokumen administrasi, riwayat pertanahan, serta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan.

Setelah hasil kajian diterima, Komisi III berencana menindaklanjutinya dengan mengundang Kantor Pertanahan Kabupaten Garut untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, persoalan tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata, tetapi berlanjut pada proses penelusuran yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penolakan Informasi Publik Ikut Dipersoalkan

Selain mempermasalahkan SHM Nomor 264, CIBER juga menyampaikan keberatan atas penolakan permohonan informasi publik dan dokumen administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut.

Bagi warga, akses terhadap dokumen pertanahan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk mengetahui secara terang duduk persoalan tanah yang sedang dipersengketakan.

Tanpa adanya informasi dan dokumen yang memadai, masyarakat merasa kesulitan melakukan penelusuran terhadap riwayat administrasi, dasar penerbitan sertifikat, maupun berbagai data lain yang dinilai berkaitan dengan objek sengketa.

Persoalan keterbukaan informasi ini menjadi perhatian tersendiri karena menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik pada prinsipnya berkewajiban menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Namun, terdapat jenis informasi tertentu yang dapat dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, apabila terdapat permohonan informasi yang ditolak, badan publik perlu memberikan alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat juga memiliki hak untuk menempuh mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi apabila tidak puas terhadap keputusan badan publik.

Dalam konteks persoalan SHM Nomor 264 ini, kejelasan mengenai alasan penolakan dokumen menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi bahwa masyarakat dipersulit ketika berupaya mencari kepastian hukum.

DPRD Diharapkan Kawal hingga Ada Kejelasan

Audiensi CIBER bersama Komisi III DPRD Garut menjadi momentum penting untuk mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum.

Namun, kesepakatan untuk melakukan kajian di tingkat kecamatan tentu baru merupakan tahapan awal. Masih diperlukan penelusuran dokumen dan klarifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan, terutama Kantor Pertanahan Kabupaten Garut.

Publik tentu berharap proses tersebut tidak berjalan berlarut-larut. Sebab, persoalan sengketa tanah bukan hanya menyangkut dokumen kepemilikan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi pemerintahan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan setiap aspirasi masyarakat ditindaklanjuti secara serius.

Sementara itu, pemerintah kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat memberikan informasi administratif secara objektif sesuai kewenangannya, sedangkan ATR/BPN perlu memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen resmi yang dimiliki.***Willyesha

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

PGRI Ciamis Kerahkan Pasukan, Beri Dukungan Langsung di Final Sepak Bola Porprov XV

Next Post

SDN Arjasari 01 Raih Juara Pertama Turnamen Sepak Bola POSANTRI Ponpes Albasyariah 3

Related Posts

SDN Arjasari 01 Raih Juara Pertama Turnamen Sepak Bola POSANTRI Ponpes Albasyariah 3
deNews

SDN Arjasari 01 Raih Juara Pertama Turnamen Sepak Bola POSANTRI Ponpes Albasyariah 3

Jumat, 20 November 2026
PGRI Ciamis Kerahkan Pasukan, Beri Dukungan Langsung di Final Sepak Bola Porprov XV
deNews

PGRI Ciamis Kerahkan Pasukan, Beri Dukungan Langsung di Final Sepak Bola Porprov XV

Jumat, 20 November 2026
Suami Diduga Eksploitasi Istri untuk Layanan Seks Komersial, Polres Cianjur Ungkap Kasus TPPO Bermodus Media Sosial
dehukum

Suami Diduga Eksploitasi Istri untuk Layanan Seks Komersial, Polres Cianjur Ungkap Kasus TPPO Bermodus Media Sosial

Jumat, 20 November 2026
Rumah Dilalap Api, Lansia 81 Tahun di Cikajang Kehilangan Tempat Tinggal, Yudha Puja Turnawan Ulurkan Bantuan
deNews

Rumah Dilalap Api, Lansia 81 Tahun di Cikajang Kehilangan Tempat Tinggal, Yudha Puja Turnawan Ulurkan Bantuan

Jumat, 20 November 2026
Golkar Ciamis Gelar Musda XI, Pemkab Dorong Sinergi Pembangunan
deNews

Golkar Ciamis Gelar Musda XI, Pemkab Dorong Sinergi Pembangunan

Jumat, 20 November 2026
Bejat! Suami di Garut Diduga Jual Jasa Seks Istri Lewat MiChat, Raup Rp50 Ribu Tiap Transaksi
deNews

Bejat! Suami di Garut Diduga Jual Jasa Seks Istri Lewat MiChat, Raup Rp50 Ribu Tiap Transaksi

Jumat, 20 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Audiensi SEGI Garut Pertanyakan Mekanisme Potongan Zakat Profesi Guru, Ini Hasilnya

Rabu, 2 Juni 2021

Pertanyakan Potongan TPG 2,5 Persen Untuk Zakat, Disdik Garut Jadi Am(b)ilin?

Selasa, 27 April 2021

KabarDaerah

540 PPPK Tenaga Guru Ikuti Giat Orientasi.

540 PPPK Tenaga Guru Ikuti Giat Orientasi, Sekda Cakra Amiyana: Meningkatkan Disiplin dan Motivasi

Rabu, 3 April 2024
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Hj. Titik Kartika saat membacakan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bandung pada Musrenbang tingkat Kecamatan Kutawaringin, Rabu (26/2/2025).

Legislator Hj. Titik Kartika, S.Pd.I : RPJMD Bedas Jilid 2 Kabupaten Bandung Lebih Bedas Lagi

Rabu, 26 Februari 2025

Kejari Garut Tetapkan 4 Tersangka Kasus Bansos Sapi 2015, Siapa Kurir Honorer?

Kamis, 17 Oktober 2019

Kapolres Garut Bersama Forkompimda Gencar Lakukan Ops Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Minggu, 20 September 2020

Polsek Ciparay Polresta Bandung Rutin Lakukan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental

Kamis, 6 Februari 2025

Reses di Kampung Halaman Hj. Aas Aisyah Terima Aspirasi Seputar Kesehatan,Pendidikan dan Sosial

Kamis, 6 November 2025

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste