dejurnal.com, Garut – Potret kehidupan masyarakat kecil yang masih bergelut dengan kemiskinan dan keterbatasan kembali menjadi perhatian publik.
Kali ini, kisah pilu datang dari Emak Ucih, seorang perempuan lanjut usia (lansia) dhuafa yang tinggal seorang diri di Kampung Pojok RT 04 RW 05, Desa Pasirwaru, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut.
Di tengah usia yang semakin renta, tanpa suami dan anak yang bisa menjadi tempat bergantung, Emak Ucih harus menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan.
Untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, ia masih mengandalkan tenaga dan keterampilannya menganyam tolombong atau keranjang tradisional berbahan bambu.
Namun, pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan tenaga tersebut hanya memberinya penghasilan sekitar Rp4.000 per hari. Sebuah angka yang sangat kecil, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar.
Kondisi memprihatinkan itu mendapat perhatian Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, yang mendatangi langsung kediaman Emak Ucih pada Minggu (8/11/2026).
Dalam kunjungan kemanusiaan tersebut, Yudha menyerahkan bantuan sembako dan santunan uang tunai dari dana pribadinya.
Lebih dari sekadar memberikan bantuan, kunjungan itu juga menjadi momentum untuk menyuarakan persoalan kesejahteraan lansia dhuafa yang dinilai belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah.
Penghasilan Rp4.000 Sehari, Perjuangan Emak Ucih Bertahan Hidup
Kehidupan Emak Ucih memperlihatkan betapa beratnya perjuangan seorang lansia yang tidak memiliki penopang keluarga.
Setelah suaminya meninggal dunia, ia harus menjalani kehidupan seorang diri. Tidak ada anak yang bisa diandalkan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi fisik yang semakin terbatas akibat usia, ia tetap berusaha mandiri dengan menganyam bambu menjadi tolombong.
Ironisnya, hasil kerajinan tersebut dihargai hanya Rp2.000 per buah oleh pengepul atau tengkulak. Sementara itu, produk sejenis di pasar tradisional dapat dijual dengan harga minimal Rp20.000.
Dalam sehari, Emak Ucih hanya mampu menyelesaikan sekitar dua buah tolombong. Dengan demikian, pendapatan yang diperolehnya hanya sekitar Rp4.000 sehari.
Penghasilan tersebut tentu sangat tidak sebanding dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi, sebagai lansia, Emak Ucih membutuhkan makanan yang cukup, tempat tinggal yang aman, serta perhatian terhadap kebutuhan kesehatannya.
Kondisi rumah yang ditempatinya pun dinilai belum layak dan membutuhkan perhatian serius.
Situasi tersebut semakin memperlihatkan kerentanan hidup yang harus dihadapi Emak Ucih tanpa dukungan keluarga yang memadai.
Persoalan lainnya, Emak Ucih mengaku belum pernah mendapatkan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kenyataan ini memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan pendataan dan penjangkauan program perlindungan sosial, terutama bagi warga lanjut usia yang hidup dalam kondisi miskin dan tanpa penopang keluarga.
Yudha: Politik Harus Menjadi Jalan Pengabdian, Bukan Sekadar Kekuasaan
Melihat langsung kondisi Emak Ucih, Yudha Puja Turnawan menyampaikan keprihatinan mendalam.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kemiskinan seseorang, tetapi juga menjadi refleksi tentang sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang paling membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa politik seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai sarana untuk merebut, mempertahankan, atau melanggengkan kekuasaan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sebaliknya, politik harus menjadi jalan pengabdian untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menghadirkan keadilan, serta memastikan tidak ada masyarakat kecil yang dibiarkan menghadapi kesulitan hidup sendirian.
“Kekuasaan bukanlah hak istimewa atau privilege bagi kepala negara, kepala daerah, maupun kelompoknya. Kekuasaan adalah amanah yang harus digunakan untuk melayani rakyat dan kelak dipertanggungjawabkan,” tegas Yudha.
Ia kemudian mengaitkan kondisi Emak Ucih dengan nilai fundamental Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Menurutnya, keadilan sosial tidak boleh hanya menjadi slogan dalam pidato maupun dokumen kebijakan.
Nilai tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia dhuafa, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan warga miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan haknya sendiri.
“Pada Minggu, 8 November 2026, saya mengunjungi Emak Ucih, seorang lansia dhuafa yang hingga saat ini belum merasakan wujud keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.
Emak Ucih belum mendapatkan PKH Lansia maupun BPNT. Untuk bertahan hidup, ia harus menganyam tolombong dari bambu dengan penghasilan yang sangat minim,” ungkapnya.
Bagi Yudha, kondisi seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius seluruh penyelenggara pemerintahan. Jangan sampai masyarakat yang paling membutuhkan justru luput dari jangkauan program perlindungan sosial.
Desak Kemensos dan Pemkab Garut Turun Langsung
Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Yudha berharap Kementerian Sosial Republik Indonesia segera melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan tempat tinggal Emak Ucih.
Ia meminta agar dilakukan penelusuran mengenai penyebab Emak Ucih belum memperoleh bantuan sosial, sekaligus memastikan apakah data kependudukannya telah tercatat dan memenuhi persyaratan program perlindungan sosial yang tersedia.
Yudha juga mendorong Pemerintah Kabupaten Garut melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk tidak berhenti pada pendataan administratif, tetapi melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan agar kondisi riil Emak Ucih dapat diketahui secara utuh.
Beberapa perangkat daerah yang diharapkan segera mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangannya, antara lain:
1. Dinas Sosial Kabupaten Garut.Diharapkan melakukan asesmen kondisi sosial Emak Ucih, memeriksa status kepesertaan bantuan sosial, serta mengupayakan akses terhadap program perlindungan sosial sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.
2. Dinas Ketahanan Pangan (DKP).Diharapkan memperhatikan kebutuhan pangan Emak Ucih agar kebutuhan dasar sehari-harinya dapat terpenuhi, khususnya selama belum memiliki penghasilan yang mencukupi.
3. Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Diharapkan melakukan peninjauan terhadap kondisi rumah yang ditempati Emak Ucih dan mengkaji kemungkinan intervensi melalui program perbaikan rumah tidak layak huni atau bantuan perumahan lainnya sesuai persyaratan.
Menurut Yudha, penyediaan rumah layak huni juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Karena itu, penanganan terhadap Emak Ucih semestinya dilakukan secara terpadu. Tidak cukup hanya memberikan bantuan sembako sesaat, tetapi perlu ada solusi berkelanjutan agar kebutuhan dasar, perlindungan sosial, dan kelayakan tempat tinggalnya benar-benar diperhatikan.
Jangan Biarkan Lansia Dhuafa Berjuang Sendirian
Yudha mengingatkan bahwa keberadaan pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan haknya.
Ia mempertanyakan bagaimana penyelenggara pemerintahan dapat berbicara tentang keberhasilan pembangunan apabila masih terdapat warga lanjut usia yang hidup seorang diri, berpenghasilan hanya Rp4.000 sehari, dan belum mendapatkan akses bantuan sosial.
“Jangan sampai kita menutup mata. Siapa sebenarnya diri kita sebagai penyelenggara pemerintahan apabila masih abai terhadap kelompok masyarakat paling lemah seperti Emak Ucih?” pungkasnya.
Kisah Emak Ucih menjadi potret nyata bahwa persoalan kemiskinan tidak selalu terlihat dalam angka statistik.
Di balik laporan pembangunan dan berbagai capaian program pemerintah, masih ada warga yang setiap hari harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup paling sederhana.
Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, besarnya anggaran yang terserap, ataupun capaian pertumbuhan ekonomi.
Ukuran paling mendasar dari keberhasilan pemerintah adalah sejauh mana masyarakat kecil mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan kesempatan hidup yang layak.
Emak Ucih tidak seharusnya terus menghabiskan sisa usianya dengan bekerja keras demi memperoleh Rp4.000 sehari tanpa jaminan sosial yang memadai.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar rasa iba, melainkan langkah nyata dan keberpihakan pemerintah.
Mulai dari memastikan hak bantuan sosialnya, memenuhi kebutuhan pangan, hingga memperhatikan kondisi tempat tinggalnya.
Sebab, keadilan sosial bukan hanya tentang apa yang tertulis dalam Pancasila, melainkan tentang bagaimana negara hadir ketika rakyatnya berada dalam kesulitan.
Jangan sampai negara baru hadir ketika masyarakat kecil menjadi sorotan, tetapi absen ketika mereka membutuhkan perlindungan.***Willyesha

















