• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Sabtu, November 21, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in Parlementaria

Anggota DPRD Bolos Sidang, Dadan Nugraha : Langgar Konstitusi, Integritas Demokrasi Terancam

bydejurnalcom
Jumat, 6 Juni 2025
Reading Time: 3 mins read
Anggota DPRD Bolos Sidang, Dadan Nugraha : Langgar Konstitusi, Integritas Demokrasi Terancam
ShareTweetSend

Dejurnal.com, GARUT – Advokat/Konsultan Hukum dan Pemerhati Kebijakan Publik, Dadan Nugraha, memberikan tanggapan terkait ketidakhadiran beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dalam sidang-sidang penting. Fenomena ini tentunya keprihatinan publik dan harus disikapi secara serius karena DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah memiliki mandat konstitusional yang kuat untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Setiap anggota DPRD adalah representasi langsung dari rakyat yang telah memilihnya, oleh karena itu kehadiran dan partisipasi aktif dalam setiap persidangan, khususnya sidang paripurna, adalah kewajiban konstitusional dan etis yang tidak bisa ditawar lagi,” tegas Dadan Nugraha.

Merujuk pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa DPRD bersama kepala daerah bertanggung jawab membentuk peraturan daerah, lanjut Dadan, ini secara jelas mengamanatkan keterlibatan aktif setiap anggota dalam proses legislasi dan pengawasan, yang puncaknya terjadi di sidang paripurna.

BacaJuga :

Perkuat Sinergi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif, Kapolres Purwakarta Dorong Event dan UMKM Lokal Lebih Aman dan Berkembang

Sempat Kabur Ke Sukabumi Pelaku Penganiayaan Berhasil Diamankan Polres Purwakarta

Mohammad Ijudin Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Ciamis, Bawa Pesan Kekaryaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015) secara spesifik mengatur kewajiban anggota DPRD untuk menaati kode etik dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, atau sering disebut ‘bolos’ atau ‘alpa’, jelas merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban-kewajiban tersebut,” tandasnya.

Menurut Dadan Nugraha, disini peran penting Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD yang wajib dimiliki oleh setiap daerah dimana penyusunannya berdasarkan pedoman dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, merinci secara detail berbagai aspek terkait kehadiran anggota termasuk mengatur jenis-jenis rapat yang wajib dihadiri, persyaratan kehadiran minimum, serta prosedur dan alasan yang sah untuk ketidakhadiran.

“Yang tak kalah penting adalah sanksi progresif yang diatur dalam Tatib, sanksi-sanksi ini dapat bervariasi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, tidak mendapatkan hak keuangan tertentu (misalnya pemotongan tunjangan kehadiran), pemberhentian sementara dari keanggotaan alat kelengkapan, hingga sanksi terberat yaitu pemberhentian sementara dari keanggotaan DPRD jika ketidakhadiran mencapai batas tertentu (misalnya, 6 kali berturut-turut tanpa alasan sah). “Bahkan, dalam kasus pelanggaran serius dan berulang, bisa berujung pada Pemberhentian Antar Waktu (PAW),” imbuh Dadan.

Selain Tatib, imbuh Dadan, Kode Etik DPRD juga menjadi panduan utama dalam menjaga standar perilaku dan integritas anggota. “Bolos sidang bukan hanya masalah teknis, tetapi juga pelanggaran etika karena mencerminkan ketidakseriusan dalam menjalankan amanah rakyat,” katanya.

Dadan Nugraha menekankan bahwa Badan Kehormatan (BK) adalah alat kelengkapan DPRD yang paling vital dalam menegakkan Tatib dan Kode Etik dimana Fungsi utama BK meliputi penyelidikan, verifikasi dugaan pelanggaran, dan merekomendasikan sanksi kepada pimpinan DPRD.

“Yang menjadi persoalan serius ketika anggota BK pun sering tidak hadir, hal ini secara hukum menimbulkan pertanyaan besar mengenai kapasitas dan independensi BK dalam menjalankan fungsinya. Ketidakhadiran anggota BK dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran etika dan tata tertib oleh anggota BK itu sendiri, yang secara langsung menghambat proses penegakan sanksi terhadap anggota lain yang bolos. Ini juga bisa menjadi indikasi krisis integritas di dalam lembaga legislatif, yang pada akhirnya akan melemahkan kepercayaan publik.” paparnya

Secara hukum, Dadan Nugraha menegaskan bahwa ketidakhadiran anggota DPRD tanpa alasan yang sah adalah pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan dan kewajiban konstitusional, yang dapat berujung pada sanksi administratif hingga pemberhentian.

“Sementara dari dari sisi politik, implikasi yang lebih luas dan serius diantaranya melemahkan Fungsi Legislasi dan Pengawasan, menciderai Demokrasi, Krisis Akuntabilitas dan Integritas serta menjadi Preseden Buruk jika tidak ada tindakan tegas,” katanya

Berkaitan hal itu, Dadan Nugraha menggarisbawahi perlunya langkah-langkah penegakan hukum yang komprehensif, Pertama, transparansi absensi adalah kunci. DPRD wajib mempublikasikan daftar kehadiran anggota dalam setiap persidangan secara terbuka, termasuk alasan ketidakhadiran. Ini esensial untuk meningkatkan akuntabilitas. Kedua, penegakan aturan yang tegas mutlak diperlukan. “Badan Kehormatan dan Pimpinan DPRD harus konsisten dan tegas dalam menerapkan sanksi sesuai Tatib, tanpa pandang bulu. Ketiga, evaluasi kinerja BK sangat penting.

“Jika BK tidak berfungsi sebagaimana mestinya, perlu ada evaluasi internal atau tekanan dari masyarakat dan media untuk memastikan BK menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Dadan mengungkapkan masyarakat sipil, akademisi, dan media massa memiliki peran vital untuk terus mengawasi, mengkritik, dan menekan DPRD agar lebih akuntabel dan transparan. Jika Tatib dirasa longgar, revisi Tatib juga bisa menjadi solusi untuk memperkuat mekanisme penegakan sanksi.

“Singkatnya fenomena bolosnya anggota DPRD adalah masalah serius yang tidak hanya melanggar tata tertib internal, tetapi juga mencederai amanah konstitusional dan kepercayaan publik. Penegakan hukum yang komprehensif membutuhkan komitmen dari internal DPRD, peran aktif Badan Kehormatan, serta pengawasan ketat dari masyarakat.” pungkasnya.***Red

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

DKM Al-Haq Potong 6 Sapi dan 2 Domba Kurban, 1400 Bungkus Didistribusikan ke Jamaah dan Warga Sekiyar Kecamatan Margahayu

Next Post

Ketua DPRD Garut : Hari Raya Qurban Menghidupkan Kembali Keimanan dan Semangat Kepedulian Sosial

Related Posts

Dari PAAREDI CEKAS hingga JUPITER, Program PKK Ciamis Disorot BINWIL Jabar
deNews

Dari PAAREDI CEKAS hingga JUPITER, Program PKK Ciamis Disorot BINWIL Jabar

Jumat, 20 November 2026
Ciamis Pulang dengan Perak, Gagal Rebut Emas Sepak Bola Porprov Jabar 2026
deNews

Ciamis Pulang dengan Perak, Gagal Rebut Emas Sepak Bola Porprov Jabar 2026

Jumat, 20 November 2026
FKUB Purwakarta Tampil di Forum Internasional INSPIRE 2026, Angkat Kerukunan Lintas Agama Berbasis Lingkungan
Nasional

FKUB Purwakarta Tampil di Forum Internasional INSPIRE 2026, Angkat Kerukunan Lintas Agama Berbasis Lingkungan

Jumat, 20 November 2026
Perkuat Sinergi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif, Kapolres Purwakarta Dorong Event dan UMKM Lokal Lebih Aman dan Berkembang
deEdukasi

Perkuat Sinergi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif, Kapolres Purwakarta Dorong Event dan UMKM Lokal Lebih Aman dan Berkembang

Jumat, 20 November 2026
Sempat Kabur Ke Sukabumi Pelaku Penganiayaan  Berhasil Diamankan Polres Purwakarta
Hukum dan Kriminal

Sempat Kabur Ke Sukabumi Pelaku Penganiayaan Berhasil Diamankan Polres Purwakarta

Jumat, 20 November 2026
Mohammad Ijudin Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Ciamis, Bawa Pesan Kekaryaan
deNews

Mohammad Ijudin Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Ciamis, Bawa Pesan Kekaryaan

Jumat, 20 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Peternakan Ayam Manggis Tepis Tudingan Perusahaan Tak Salurkan CSR

Senin, 4 November 2019

FPPG Kecewa, Audiensi DPRD Terkait Zakat TPG Tak Dihadiri Disdik, Baznas dan BJB

Jumat, 21 Mei 2021

KabarDaerah

Rapat Paripurna DPRD Garut Pembahasan LKPJ Bupati Anggaran 2024, Agenda Pendapat Akhir Fraksi

Jumat, 16 Mei 2025

Tinjau Lokasi Terdampak Bencana, Sekda Sukabumi Apresiasi Semangat Gotong Royong Warga

Sabtu, 19 April 2025

Menunggu Diresmikan, Ini Wajah Baru Alun-Alun Oto Iskandardinata Garut

Jumat, 21 Januari 2022

SMK Aria Cendikia Cikalong Kulon Cetak Calon Asisten Apoteker Handal

Sabtu, 10 Oktober 2020

Pemkab Purwakarta Bantu Kepulangan PMI yang Mendapatkan Kekerasan Di Arab Saudi

Rabu, 5 Agustus 2020

Bertempat di Yogyakarta : Pengurus SMSI Perwakilan Indramayu Periode 2023-2026 Dilantik

Sabtu, 16 September 2023

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste